Banten Hits – Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), di Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, Kamis (29/9/2016).
Selain berorasi mendesak dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, massa buruh juga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten lemah dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA).
“Banyak TKA yang bekerja di perusahaan dengan keahlian tidak jelas,” kata Heri Susanto Wakil Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Serang.
Ia menuding, pengawasan Pemprov Banten terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) lemah, dan tak sedikit TKA yang masuk tidak melalui proses yang benar. Hal ini dikhawatirkan bakal menyingkirkan tenaga kerja lokal. Belum lagi ketimpangan upah yang didapat tenaga lokal dengan TKA.
“Tidak melalui filterisasi yang benar. Dengan keahlian yang tidak jelas mereka dengan mudah masuk ke Banten, yang kami khawatirkan tenaga lokal akan kalah dengan tenaga asing karena berada di sektor kerja yang samaa. Belum lagi, soal gaji yang jauh berbeda padahal sektor kerja sama. Jika tenaga asing menerima Rp300 ribu, tenaga lokal hanya diupah Rp60 ribu,” paparnya.
Para buruh juga mengkritik pelayanan BPJS Kesehatan yang dianggap masih amburadul. Mereka mendesak agar hal ini menjadi perhatian serius Gubernur Banten Rano Karno. Untuk mengurai kemacetan di Gorda Serang, buruh mendesak agar interchange (simpang susun) Cikande segera dibuka.
“Segera buka interchange Tol Gorda Cikande Serang. Karena kemacetan di lokasi itu membuat karyawan terlambat dan dampaknya sanksi dari perusahaan,” terangnya.
“Karena ini bukan kepentingan buruh saja melainkan kepentingan masyarakat yang banyak juga mengeluhkan buruknya pelayanan BPJS,” tambahnya.(Nda)
