Connect with us

METROPOLITAN

Distribusi Tak Tepat Sasaran, 14 Ribu Warga Lebak Tak Miliki KIS dan KSL

Published

on

Banten Hits – Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak mencatat ada 14.000 jiwa warga di Lebak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Sehat Lebak (KSL).

Kepala Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak Agus Setiawan menuturkan, saat ini masyarakat yang memiliki KSL tercatat 15.495 jiwa dan KIS 718.471 jiwa. 

Sementara, masyarakat miskin yang belum menerima peserta JKN melalui KIS dan KSL diperkirakan mencapai sekitar 14.000 jiwa.

“Kami telah mengajukan permohonan kepada Pemprov Banten agar memberikan bantuan PBI BPJS bagi warga miskin sebanyak 14.000 jiwa, agar kelak seluruh warga miskin di Lebak bisa menerima PBI BPJS,” katanya, belum lama ini.

BACA :  Begini Kronologi Iwa K Ditangkap di Bandara Soetta

Sekertaris Lembaga Kesehatan NU Provinsi Banten Oji Santani menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten ataupun kabupaten dinilai perlu menambahkan penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Sehat Lebak (KLS) Kabupaten Lebak karena masih banyak warga miskin yang belum menerima kartu pelayanan kesehatan gratis tersebut. 

Harapan dan permintaan pihak NU didasarkan atas laporan tentang belum meratanya penyaluran JKN pada masyarakat yang berhak.

“Kami mengakui program KIS dan KSL yang digulirkan pemerintah pusat dan daerah cukup bagus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan dapat meningkatkan usia harapan hidup (UHH). Yang perlu diperbaiki adalah masalah penyalurannya, karena nyatanya masih banyak warga miskin belum menerima pelayanan kesehatan gratis itu,” katanya.

BACA :  Soroti Tambang Emas Ilegal di Lebak, Dimyati Natakusumah Singgung Soal Budaya Baduy

Menurutnya, saat ini penyaluran KIS dan KSL di Lebak belum terasa adil, karena keluarga yang benar-benar berhak menerima kartu PBI-BPJS, tetapi mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan gratis tersebut, sedangkan keluarga yang dinilai mampu ekonomi dan mendapat jaminan peserta JKN, namun mereka memiliki pelayanan kesehatan gratis. 

“Kami berharap, penyaluran kartu PBI-BPJS itu perlu dilakukan perbaikan, sehingga benar-benar warga miskin menerima kartu sehat tersebut. Kami juga berharap, agar pemerintah pusat dan daerah menambah peserta JKN, sehingga seluruh warga miskin menerima kartu sehat,” ujarnya. (Rus)

 



Terpopuler