Banten Hits – Bupati Pandeglang Irna Narulita didesak mencopot Taufik Hidayat dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Pandeglang. Pasalnya, pengangkatan Taufik dinilai cacat hukum.
“Pengangkatan Taufik sebagai inspektur Inspektorat tanpa proses assessment yang diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN itu sudah cacat hukum,” kata Abu Bakar dari aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) GMNI Pandeglang saat berudiensi dengan Baperjakat dan BKD, Kamis (20/10/2016).
Mahasiswa sempat kecewa karena audiensi tersebut tak dihadiri Irna yang mempunyai kebijakan mutasi dan rotasi pejabat.
“Kami minta bupati hadir di audiensi ini, karena ini kan kebijakan beliau,” pintanya.
Lalu, GMNI pun mempertanyakan tolak ukur dan penilaian Irna yang akhirnya memutuskan untuk mengangkat Taufik sebagai kepala Inspektorat.
“Penilaianya seperti apa? Barometernya apa, ibu Irna selaku bupati Pandeglang mengangkat pak Taufik tanpa proses assessment,” tanya Sekjen GMNI Pandeglang, Indra.
Hal tersebut ditegaskan oleh sejumlah Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang menggelar audiensi bersama PJ Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Feri Hasanuddin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ali Fahmi Sumanta, Sekretaris BKD Agus Riyanto dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Yahya Gunawan di ruangan Sekda Pandeglang, Kamis (20/10/2016).
Sementara itu Ketua Baperjakat yang juga Pjs Sekda Pandeglang Feri Hasanuddin mengaku, akan menyampaikan hal tersebut kepada Irna yang tengah menghadiri acara di Kementerian Pertanian.
“Apa yang disampaikan nanti kami sampaikan ke ibu bupati, termasuk semua masukannya kami catat,” katanya.(Nda)
