Banten Hits – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cilegon menolak program Dokter Layanan Primer (DLP) melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Puluhan dokter di Kota Baja ini meminta pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan tidak memasukan DLP sebagai program studi yang setara dengan Spesialis.
“Kami minta Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pembentukan program DLP,” kata Ariadna saat menggelar aksi damai di depan kantor wali kota Cilegon, Senin (24/10/2016).
Menurutnya, dengan program DLP akan menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk menjadi dokter.
“Kita harus mengatakan untuk apa DLP yang penting pendidikan kedokteran harus ditambah muatannya sehingga dokter yang lulus langsung bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi buat apa sekolah lagi lebih baik anggarannya digunakan untuk kepentingan dibidang kesehatan lainnya,” papar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cilegon ini.
“Kami akan mendukung pemerintah melakukan reformasi sistem kesehatan yang berorientasi untuk meningkatkan layanan kesehatan, tapi menerapkan DLP itu hanya pemborosan anggaran, rakyat tidak butuh DLP tapi butuh obat,” tambah Ketua IDI Cilegon Arie Soetoto.(Nda)
