Banten Hits – Elemen mahasiswa di Kabupaten Lebak mendesak Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dibubarkan. Problemnya, lembaga yang dibentuk oleh Perda tersebut dinilai tak mampu menunjukan kinerja sesuai dengan peran dan fungsinya.
BACA JUGA: Mahasiswa Desak Komisi Transparansi dan Partisipasi Lebak Dibubarkan
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya pun sempat meradang lantaran menilai KTP yang notabenya dibiayai dari APBD justru aktif menyerang kebijakan dan program Pemkab Lebak.
BACA JUGA: Dibiayai Pemerintah, Iti: Kok Ini KTP Malah Ngehantam?
Kini, lembaga yang dinahkodai Muharam Albana tersebut mempunyai gedung baru. Sejumlah pihak, terutama pemerintah daerah berharap dengan mempunyai kantor yang lebih baik, sembilan komisionernya mampu mengembalikan ‘roh’ pembentukan KTP sejak awal, mendorong transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Lebak.
“KTP ini sekarang dipandang sebagai LSM yang dibiayai oleh APBD,” kata Iti saat meresmikan gedung baru KTP, di Jalan RT Hardiwinangun, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Selasa (25/10/2016).
BACA JUGA: Kehadiran Komisioner KTP Lebak di Acara Relawan Rano-Mulya Dikritik
Di tengah desakan pembubaran dan aduan miring soal KTP, Iti meminta KTP benar-benar mengevaluasi kinerjanya.
“KTP ini dibentuknya dengan penuh risiko, di saat ramai kritik di DPR, kita beranikan diri untuk membentuk Perda agar mewujudkan clean government,” ujar Iti.
Iti meningatkan, KTP harus mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
“KTP lapor ke pemerintah dan kita yang tindak lanjuti begitu sistemnya. Dulu ini sudah berjalan dengan bagus, dan sekarang harus dikembalikan jangan sampai jadi kepentingan segelintir kelompok, lembaga ini rusak,” pesan Iti.
“Kalau dulu kan cuma 5 personelnya, sekarang kan 9 jadi kinerjanya harus lebih ditingkatkan,” tambahnya.(Nda)
