Connect with us

METROPOLITAN

BPN Tegaskan Pemilik Lapang Balaraja Penuhi Syarat Dapat Sertifikat

Published

on

Banten Hits – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang menegaskan, pemilik lapangan Balaraja yang telah memiliki sertifikat dengan nomor 01433 atas nama Suharta telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat. 

Penegasan BPN disampaikan menyusul polemik soal lahan milik Suharta seluas 7.062 meter persegi yang berlokasi di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. 

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak Agustus sampai terakhir Kamis (20/10/2016), secara bergantian berunjuk rasa di Kantor BPN Kabupaten Tangerang, Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan Kantor Kecamatan Balaraja. Mereka menganggap lahan tersebut milik pemerintah karena sudah puluhan tahun jadi lapangan.

Protes LSM yang disuarakan bergantian ini muncul setelah Pemerintah Kabupaten Tangerang membeli lahan tersebut dari Suharta pada Juni 2016 lalu untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat sekitar Kecamatan Balaraja.

BACA :  Suzuki Satria 'Adu Kebo' dengan Honda Supra di Jalan Raya Palka, Satu Tewas Dua Lainnya Luka

Menurut Kabag TU BPN Tangerang Eko Suharno, pemilik lahan yang sekarang sudah memiliki sertifikat juga telah menempuh prosedur yang ditetapkan BPN saat memohonkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah lapangan tersebut.

“Pemilik sertifikat memiliki persyaratan yang lengkap (dan dimohonkan) dengan prosedur yang betul,” kata Kabag TU BPN Tangerang Eko Suharno saat ditemui di sela kegiatan Kanwil BPN Banten di Kota Serang, Jumat (28/10/2016).

Eko menjelaskan, pada saat permohonan proses penerbitan sertifikat diajukan Suharta, muncul keberatan dari LSM Lelembutan yang bukan merupakan ahli waris atau pihak yang memiliki kaitan dengan kepemilikan tanah itu.

“Awalnya ada LSM Lelembutan (minta BPN membatalkan sertifikat), tapi kan dalam masa sanggah itu mengajukan keberatan apabila bisa menyampaikan dan menunjukan bukti-bukti kalau memang dia ada keterkaitan hukum dengan tanah itu,” terang Eko.

BACA :  FPI Lebak Galang Dana Bantu Korban Banjir Bandang Garut

Berdasarkan kelengkapan syarat yang dimiliki Suharta dan prosedur yang sudah ditempuh selama memohonkan sertfikat kepemilikan, BPN kemudian menerbitkan sertifikat nomor 01433 seluas 7.062 meter persegi.

Saat proses verifikasi dilakukan BPN, kata Eko, pemilik bahkan membawa serta dokumen-dokumen asli lengkap yang menjadi syarat permohonan sertifikat.

Belakangan, setelah sebelumnya menganggap tanah lapangan itu milik pemerintah, sejumlah LSM menganggap tanah lapang tersebut merupakan tanah tak berpemilik. Mereka juga mendesak Pemkab Tangerang membatalkan transaksi itu.(Rus)  

 



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler