Kabupaten Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap reaktivasi jalur Kereta Api (KA) Rangkasbitung-Labuan selesai sebelum tahun 2020. Aktifnya jalur KA tersebut diyakini akan mempunyai dampak besar terhadap perekonomian masyarakat Pandeglang.
“Kami harap tahun 2018 atau 2019 jalan kereta api sudah bisa digunakan. Karena dengan begitu ekonomi masyarakat akan hidup, khususnya di wilayah stasiun kereta,” ujar Irna di dalam Focus Grup Discussion (FGD) di Gedung Garuda, Kamis (10/11).
Irna mengapresiasi FGD tersebut. Pasalnya, sejauh ini pihak pemerintah belum mengetahui sejauh mana progress rencana reaktivasi jalur kereta api tersebut.
“Sampai saat ini kami belum tahu seberapa jauh perkembangannya. Dan berapa statiun kereta yang akan dibuat,” ungkap Irna.
Kasi Penataan Jaringan Ditlaka Ditjen Kereta Api Jumanto menuturkan, sebelum pembangunan, terlebih dahulu dilakukan sosialiasasi. Selain itu, ada dua hal yang harus dipersiapkan, yakni penertiban dan pengadaan lahan.
“Karena jalur kereta yang mati saat ini masih dimanfaatkan oleh warga. Dan agar laju kereta bisa 60 km/jam harus ada pelebaran jalur kereta dari yang sudah ada saat ini,” paparnya.
Jumanto menjelaskan, tak semua reaktivasi karena berbagai hal, salah satunya persaingan dengan moda transportasi darat lainnya.
“Mengingat kereta api ini juga harus mengakomodir perjalanan dan ketepatan waktu. Jadi, kalau dibandingkan jalan raya, kalau kecepatannya lebih rendah tidak akan laku, sehingga ada perbaikan lengkung-lengkung agar kecepatan kereta bisa seimbang dengan transportasi jalan raya,” urainya.
Upaya menghidupkan kembali transportasi kereta api tidak mudah. Sebab, kata Jumanto, pihaknya kerap kali menemukan kendala di lapangan, seperti rel kereta api yang sudah rusak dan beberapa kendala lainnya.
“Banyak kendala di lapangan, salah satunya soal trek, jembatan kereta yang tidak berfungsi, stasiun kereta yang sudah beralih fungsi dan lain-lain. Kalau untuk anggaran yang kita gunakan sampai semuanya beroperasi sekitar Rp1 Triliun,” jelas Jumanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pandeglang Yahya Gunawan mengatakan, pemerintah daerah akan bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut.
“Kesiapan kita akan ajukan kepada pimpinan untuk membentuk tim percepatan, tugasnya mengkomunikasikan antara kepala daerah di kabupaten/kota dengan pemerintah pusat,” katanya.
Meski belum bisa diperkirakan, namun menurut Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Pandeglang Adang Wijaya, pengaktifan jalur kereta api bisa memicu konflik. Pasalnya, banyak bangunan berdiri di lahan tersebut.
“Potensi konflik memang belum bisa perkirakan, karena kita belum tahu dan belum dapat laporan dari pemerintah pusat mengenai luas tanah milik negara. Jadi kelihatannya baru mau mendata pemerintah pusat ini. Karena akan dilihat dulu status tanahnya dulu, nanti akan kelihatan potensi kepentingannya seperti apa. Yang jelas potensi konflik pasti ada,” paparnya.
Rencananya, stasiunn akan dibangun di wilayah Pandeglang, Kadu Kacang, Sakeuti, Menes, Babakanlor dan Labuan.(Kominfo Setda Kabupaten Pandeglang)
