Connect with us

METROPOLITAN

DPRD Pandeglang Sinyalir Ada Permainan dalam Pembuatan Akta Lahir Milik WNA

Published

on

Banten Hits – Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mensinyalir adanya permainan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan Wang Fui Quin (21) WNA asal Tiongkok yang diamankan petugas Imigrasi Kelas I Serang saat hendak membuat paspor Indonesia.

Habibi menilai, jika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka tidak mudah bagi WNA mengantongi dokumen WNI.

“Pasti ada permainan di dalamnya, masa semudah itu orang asing dapat identitas sebagai WNI,” ucap Habibi, Kamis (24/11).

Wang Fui Quin diketahui memiliki dokumen kependudukan mulai dari akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan pengganti e-KTP yang diterbitkan Disdukcapil Pandeglang. Padahal, Wang Fui belum lama berada di Indonesia.

BACA :  Sekda Pandeglang Ferry Hasanudin Tegaskan Lahan 58,14 H yang Digugat Ahli Waris Tercatat Aset

“Masyarakat Pandeglang saja butuh waktu lama mendapat e-KTP baru, apalagi ini orang asing,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini meminta, Pemkab Pandeglang lebih teliti saat ada warga yang mengajukan permohonan e-KTP. Hal ini mengingat, Pandeglang menjadi salah satu incaran investor asing.

Sementara itu, Kabid Kependudukan Disdukcapil Pandeglang, Tubagus Agus membantah tudingan tersebut. Agus mengatakan, dokumen Wang Fui Quin sudah dikeluarkan sesuai SOP kependudukan. Pasalnya, Weng Fui Quin masih tercatat dalam KK Iyuh, warga Kampung Pabuaran, Kelurahan Kadomas.

“Jadi waktu proses pengajuan pembuatan e-KTP, ibu Iyuh yang mengajukan ke sini dengan dokumen yang sudah lengkap,” ucap Agus.

Lantaran sudah lengkap, Disdukcapil langsung memproses dokumen tersebut. Termasuk, surat keterangan mulai dari RT, RW dan kelurahan sudah memperjelas jika Weng Fui Quin merupakan warga setempat.

BACA :  Lestarikan Kebiasaan Keluarga Besar, Ratu Ati Marliati Bagikan Zakat kepada Ribuan Warga Cilegon

“Kecuali memang tidak ada permohonan dari keluarga yang bersangkutan, baru kami yang salah, ini kan ada permohonannya,” pungkasnya.(Nda)



Terpopuler