Banten Hits – Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Pandeglang mempertanyakan pertemuan tertutup antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang.
Ketua Gemasaba Pandeglang, Rian Supriatna mengatakan, rapat yang digelar di salah satu hotel di kasawasan Carita menimbulkan pertanyaan. Apalagi kata Rian, informasi yang diperolehnya, SKPD dan DPRD membahas Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.
“Jangan memancing masyarakat untuk berpikir negatif kepada pemerintah dengan melakukan pertemuan di luar rapat formal. Kami malah mensinyalir pertemuan menjadi lobi-lobi antara pemerintah dengan legislatif.” kata Rian, kemarin.
Padahal kata dia, jika ada fraksi yang tak setuju dengan jawaban bupati seharusnya dibahas dalam sebuah forum yang formal.
“Apa pantas pertemuan non-formal jadi keputusan yang formal. Belum lagi anggaran untuk biaya hotel. Seharusnya, di tengah masih banyaknya warga miskin, prilaku menghamburkan anggaran daerah bisa ditekan,” jelasnya.
Sekjen Gemasaba Sobana Ilham mempertanyakan, keputusan yang diambil oleh legislatif yang memilih membahas RAPD yang dilakukan secara tertutup tersebut.
“Padahal sidang paripurna jawan bupati atas pemandangan umum fraksi sudah dilakukan, bagi kami ini tanda tanya besar,” sesalnya.
“Kalaupun ada tahapannya, seharusnya SKPD yang mendatangi legislatif, setahu saya hanya reses yang diperbolehkan,” tambahnya.(Nda)
