Connect with us

METROPOLITAN

APBD Banten 2017 Rp10,7 Triliun Disahkan

Published

on

Banten Hits – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan mengesahkan APBD Banten tahun 2017 Rp10,701 Triliun.

“Berbagai kendala dan dinamika kita alami dalam proses penyusunan Raperda APBD 2017 ini yang menghiasi kinerja kita bersama untuk mewujudkan kualitas pembangunan Provinsi Banten di tahun 2017 yang lebih baik,” kata Plt Gubernur Banten, Nata Irawan, Kamis (8/12/2016).

Postur APBD 2017 kata Nata mengalami perubahan dengan adanya usulan melalui nota komisi dan dinamika dalam pembahasan, sehingga menghasilkan persetujuan bersama.

Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp9,790 Triliun dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,666 Triliun dan dana perimbangan Rp4,118 Triliun. Sementara, belanja daerah mencapai Rp10,721 Triliun yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp6,892 Triliun dan Belanja Langsung (BL) Rp3,829 Triliun.

BACA :  Pamit Bikin SIM ke Polres Pandeglang, Pemuda Asal Kadubale Ditemukan Tewas Gantung Diri di Pohon Mangga

“Berdasarkan kondisi tersebut APBD 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp930,779 Miliar. Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa tahun 2016 sebesar Rp1,030 Triliun,” ujar Nata.

Dari penyusunan APBD 2017, Nata mengharapkan agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Banten, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Banten dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia.

“Saya berharap SKPD bisa mengelola anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sampai saat ini Pemprov Banten merupakan salah satu provinsi yang mendapat pendampingan dari KPK terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Namun, Nata mengaku bangga karena pada tahun ini Pemprov Banten telah berhasil mengawali penyusunan APBD 2017 dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

BACA :  Korban Tewas Kebakaran Pabrik Petasan di Kosambi Bertambah Jadi 23 Orang

“Ini menjadikan Pemprov Banten menjadi pemerintah daerah yang pertama kali dapat mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran melalui dua aplikasi yangberbeda,” katanya.(Nda)



Terpopuler