Kasus Atut Mandek, Masyarakat Antikorupsi Indonesia Gugat KPK

Banten Hits – Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2016). 

Gugatan praperadilan kepada KPK terkait berhentinya penyidikan kasus korupsi mantan gubernur Banten Ratu Atut Chsoiyah yang stagnan selama tiga tahun sejak Atut ditetapkan sebagai tersangka suap Pilkada Lebak.   

“Obyeknya adalah berhentinya penanganan perkara (Ratu Atut),” kata Koordinator MAKI Boyamin saat dihubungi Banten Hits lewat WhatsApp, Rabu (21/12/2016).

Seperti diketahui, Ratu Atut yang kini tengah dibui di Lembaga Permasyarakatan (LP) Wanita Tangerang atas kasus supa Pilkada Lebak, tengah menghadapi sejumlah sangkaan korupsi seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi alat kesehatan, dugaan korupsi dan hibah, serta sejumlah kasus lainnya.

Dalam siaran pers MAKI disebutkan, ada tujuh alasan gugatan praperadilan tersebut dilayangkan, di antaranya buruknya penanganan kasus Ratu Atut di KPK sehingga kasus harus mengendap tiga tahun.

“Penetapan tersangka Ratu Atut Chosiyah telah berlangsung selama tiga tahun, sehingga dapat dikatakan KPK telah sukses membuat HUT tersangka RAC sebanyak tiga kali. Ulang tahun sebanyak tiga kali adalah sebuah rekor yang tentunya buruk dalam rangka pemberantasan korupsi,” tulis siaran pers itu.

Selanjutnya, MAKI juga menyebut proses penyidikan kasus alat kesehatan yang melibatkan Ratu Atut itu sebenarnya sudah dapat dikatakan selesai karena KPK telah memeriksa saksi dan tersangka, pengumpulan dan penyitaan alat bukti, keterangan ahli, serta  audit kerugian negara dari BPK sekitar Rp 30,2 miliar.

“Namun sampai dengan saat ini perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Upaya gugatan praperadilan ini adalah sebagai bentuk lecutan cambuk kepada KPK untuk segera menuntaskan perkara ini,” tegasnya.

Belum ada konfirmasi terkait gugatan praperadilan ini dari KPK. Banten Hits masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari sejumlah pejabat berwenang di KPK.(Rus)