Connect with us

METROPOLITAN

Surati Desa Penunggak Rastra, DPPKP Kab. Tangerang: Tidak Digubris Bisa Diproses Hukum

Published

on

Banten Hits – Utang beras rakyat sejahtera (rastra) Kabupaten Tangerang kepada Bulog Sub Divre Tangerang hingga akhir tahun 2016 mencapai Rp4,8 Miliar.

BACA JUGA: Utang Rastra Kabupaten Tangerang ke Bulog Capai Rp4,8 Miliar

Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Tangerang menyebut, tingginya utang rastra disebabkan masih banyaknya tunggakan rastra yang berada di pemerintah desa.

“Bahkan sampai 7 bulan,” kata Kabid Ketahanan Pangan DPPKP Kabupaten Tangerang, Kustrin Winda, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/1/2016).

Kata Winda, DPPKP sudah melayangkan surat kepada desa-desa tersebut. Jika sampai panggilan ketiga tidak digubris, pihaknya akan menindaklanjuti dengan proses hukum.

“Sampai tiga kali tidak digubris, kami tindak lanjuti dengan proses secara hukum,” tegasnya.

BACA :  Peserta BPJS di Lebak Capai 887.022 Jiwa, Iti: Saya Minta Pelayanan Ditingkatkan

Catatan DPPKP, ada 10 desa yang tunggakannya masih tinggi, diantaranya, Desa Jinjing Kecamatan Cisoka, Desa Pangkat Kecamatan Jayanti, Desa Koper Kecamatan Kresek, dan Desa Perahu Kecamatan Sukamulya, Desa Cibugel dan Desa Cisoka Kecamatan Cisoka.

“Desa Patramanggala Kecamatan Kemiri 6 bulan, Desa Kadusirung Kecamatan Pagedangan 6 bulan, Desa Cileles dan Desa Bantarpanjang Kecamatan Tigaraksa 6 bulan,” sambungnya.

Winda menegaskan, tunggakan rastra merupakan tanggung jawab pemerintah desa sebagai pengola. Pasalnyam masyarakat tidak pernah tidak melakukan pembayaran pada saat membeli.

“Masalahnya kepala desa selalu beralasan bahwa tunggakan tersebut adalah tanggung jawab kepala desa sebelumnya. Padahal, kita berharap agar penyerapan tetap berjalan karena ini sudah jadi program nasional,” ujarnya.

BACA :  Kisah Pilu di Cibitung Pandeglang, Kemiskinan Menahun yang Tak Pernah Tersentuh Bantuan Pemerintah

Buruknya penyerapan raskin sambung Winda, akan berdampak terhadap proses distribusi.

“Masyarakat yang dirugikan karena tidak ada pengiriman dari Bulog,” tegasnya.(Nda)



Terpopuler