Tangerang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar hearing guna mempertemukan karyawan PT Singa Terbang Dunia, Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Pengawas dari Disnaker Provinsi Banten dan Personalia PT Singa Terbang Dunia, di Gedung DPRD Kota Tangerang. Selasa (31/1/2017).
Dalam Hearing ini, terdapat beberapa pokok masalah yang terjadi dimana terdapat perbedaan pendapat antara perusahaan, buruh, dan disnaker.
“Pokok masalahnya itu, perusahaan memproduksi tinta dan cat di Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesianya jelas tapi di buku kuning khusus kota Tangerangnya tidak ada jenis kelaminnya (keterangan subbagiannya). Jadi tidak ada yang bisa disalahkan,” jelas Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi usai hearing.
Suparmi juga menyayangkan Dewan Pengupahan Kota yang tidak hadir dalam hearing tersebut.
“Dpkonya tidak hadir, harusnya hadir padahal ibu sudah undang, agar jelas semuanya bisa saling mengingatkan,” ujarnya.
Hearing inipun berakhir deadlock dengan keputusan melakukan perundingan kembali antara perusahaan dengan para karyawan tersebut.
“Maksimal satu bulan harus selesai dengan musyawarah mufakat, jika tidak selesai maka kita undang lagi,” ungkap Suparmi.
Perihal masalah sanksi, dirinya mengatakan hal tersebut tidak terdapat dalam aturan.
“Saya tidak bisa memberikan sanksi karena tidak ada dalam aturan. Kita hanya bisa memfasilitasi menyelesaikan masalah,” tutupnya.(Zie)
