Serang – Pemerintah Provinsi Banten membentuk tim investigasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengkaji ulang keberadaan pabrik PT Tirta Freshindo Jaya Mayora Grup di Desa/Kecamatan Caadari, Kabupaten Pandeglang supaya konflik antar warga dan perusahan segara bisa diselsesaikan.
Pembentukan tim tersebut setelah Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan menggelar pertemuan dengan, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Ketua Majelis Ponpes Salafi (MPS) Banten Matin Syarkowi, dan sejumlah kepala SKPD terkait baik dari Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang, yang digelar di Ruang Transit Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Jumat (10/2/2017).
BACA JUGA: Ini Kronologi Perusakan dan Pembakaran Pabrik Mayora Grup di Pandeglang
“Akan dibuat tim, nanti turun ke lapangan kemudian dicek betul apa persoalan yang sebenarnya. Kami akan lihat aturan mainnya, apakah perusahaan tersebut sesuai apa yang diadukan warga. Saya kira kalau sudah mengikuti prosedur sesuai aturan jangan pernah ada yang dirugikan,” Nata, seusai pertemuan.
Alasan Pemprov Banten turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut berkaitan dengan perizinan-perizinan sudah menjadi kewenangan provinsi sebagaimana Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Ini inisiatif Pemprov, kewenangannya ada di UU 23. Apalagi ini kan lokasinya ada di dua wilayah yang beririsan. Intinya jangan ada yang dirugikan, masyarakat tidak dirugikan dan investor juga harus masuk dengan sebaik-baiknya, tentu ada syarat yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi Pemprov tersebut. Namun, ia menyayangkan karena PT Tirta Fresindo dan tokoh masyarakat Pandeglang tidak hadir.
“Saya sudah menanti-nanti sejak lama pertemuan seperti ini, tetapi tadi kurang, tokoh masyarakat Kabupaten ada, tokoh Pandeglang tidak diundang, dari Mayora juga. Supaya clear, saya tidak memihak ke siapapun,” ungkapnya.
BACA JUGA: Irna Sesalkan Pendemo Rusak Pabrik Mayora Grup
Ia juga mendukung upaya Pemprov yang akan membentuk tim independen untuk mengkaji ulang kebedaraan pabrik tersebut. Irna berharap persoalan tersebut segera terselesaikan agar polemik yang terjadi tidak berkepanjangan. Sebab, hal tersebut akan berdampak pada iklim investasi di Pandeglang.
“Di Pandeglang sudah ada hampir 25 investor masuk, mereka enggak mau nasibnya enggak jelas. Sementara kami butuh arus modal, arus uang lewat investor. Selama ini persoalan itu muncul karena memang komunikasi yang kurang. Saya juga belum pernah bertemu pucuk pimpinan PT Fresindo. Mala mini rencananya pimpinannya mau menghadap,” pungkasnya.(EP)
