Sekitar tiga bulan sebelum pemungutan suara Pilkada serentak 2017 lalu, tepatnya pada tanggal 14 November 2016, saya menulis bahwa kasus Ahok di Jakarta akan berdampak secara elektoral terhadap Pilgub Banten (Dampak Elektoral Kasus Ahok). Bentuk kongkrit dampak elektoral itu adalah berkurangnya preferensi masyarakat Banten terhadap paslon Rano-Embay. Ada tiga alasan penting mengapa dampak elektoral ini bisa muncul. Pertama, letak geopolitik Banten dan Jakarta yang bersentuhan. Kedua, Ahok dan Rano diusung oleh satu partai utama yang sama, yakni PDIP. Ketiga, pemberitaan yang masif seputar kasus Ahok di berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial.
Sekarang, meski pemenang Pilgub 2017 ini belum dapat dipastikan karena harus menunggu Pleno KPU Banten awal Maret mendatang, dan kemungkinan kontestasi berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), quick count oleh sejumlah lembaga survei dan real count di portal KPU Banten jelas menunjukkan bahwa paslon Wahidin-Andhika (sementara) unggul tipis. Tanpa bermaksud menegasikan faktor-faktor lain, kekalahan Rano-Embay tampaknya memang sangat dipengaruhi oleh kasus penistaan agama yang dilakukan koleganya di Jakarta.
Suasana yang mengindikasikan bahwa kasus Ahok ini berkontribusi negatif terhadap elektabilitas Rano-Embay sudah mulai terlihat jelas sejak Aksi 411. Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Banten yang semula antusias menyambut dan mengendors pasangan ini karena dianggap merepresentasikan suara publik yang menginginkan perubahan signifikan di Banten, perlahan menarik diri, bahkan tidak sedikit yang terang-terangan mengalihkan dukungannya kepada pasangan Wahidin-Andhika. Terlebih lagi ketika muncul pemberitaan, bahwa Embay Mulya Syarif menghimbau warga Banten untuk tidak mengikut Aksi 411. Di akar rumput saya melihat pemberitaan ini merupakan disinsentif politik bagi pasangan Rano-Embay.
Di sejumlah jejaring perkawanan dan komunitas, baik di medan cyber maupun virtual, gejala pelemahan dukungan terhadap Rano-Embay juga sangat terasa. Sejumlah tokoh yang semula mendukung kemudian merasakan keraguan dan kehilangan semangat untuk membantu memenangkan Rano-Embay. Terutama sejak Aksi 212 yang dahsyat dan kolosal itu. Dalam pencermatan saya, situasi ini terus mengalami eskalasi hingga menjelang masa berakhirnya tahapan kampanye.
Indikasi Ahok Effect
Indikator lain yang mengisyaratkan bahwa Ahok Effect ini bekerja secara efektif, meski tidak sampai menggerus banyak suara Rano-Embay tampak pada kenyataan bahwa Wahidin-Andhika hanya menang di dua daerah, yakni Kota Tangerang (Kota yang pernah dipimpin Wahidin) dan Kabupaten Serang (Kabupaten yang dipimpin embinya Andhika). Di enam daerah lain, dimana Wahidin-Andhika sesungguhnya memiliki akses politik kuat terhadap kepala daerah karena koneksitas basis partai dan politik kekerabatan pasangan ini kalah.
Di Kota Cilegon, Walikotanya kader Golkar; di Kota Serang, Walikotanya paman Andhika; di Kota Tangsel, Walikotanya bibinya Andhika; di Kabupaten Pandeglang, Wabupnya adik ipar Andhika; di Kabupaten Tangerang, Bupatinya kader Golkar; dan di Kabupaten Lebak, Bupatinya kader Demokrat, Wahidin-Andhika gagal meraih kemenangan. Koneksitas dan afiliasitas yang tidak berbanding lurus dengan raihan suara mereka. Artinya, “di atas kertas” koneksitas partai dan afiliasitas kekerabatan ini tidak memberi kontribusi kemenangan bagi Wahidin-Andhika. Dengan demikian, secara hipotetik kemenangan Wahidin-Andhika memang terbantu oleh Ahok Effect yang berkontribusi negatif bagi Rano-Embay.
Fakta-fakta dan sebagian asumsi itu sekaligus dapat dibaca dalam logika sebaliknya, bahwa andai saja Ahok Effect ini tidak bekerja secara efektif-negatif bagi Rano-Embay, tampaknya pasangan ini akan relatif mudah memenangi kontestasi. Ini terbukti dengan keberhasilan mereka menguasai enam daerah yang justru dipimpin oleh Bupati dan Walikota yang berada di kubu politik elektoral lawan.
Isu Dinasti dan PKI
Bagaimana dengan isu Dinasti yang dijadikan amunisi pendukung kubu Rano-Embay dan isu PKI yang menjadi amunisi pendukung kubu Wahidin-Andhika untuk saling menyerang secara politik ? Saya melihat kedua isu ini tidak cukup efektif mendegradasi posisi elektabilitas kedua pasangan calon.
Di awal perhelatan Pilgub, isu dinasti (korup) ini memang sempat terasa dan tampak seksi di mata publik. Dan saya melihat inilah isu yang paling dicemaskan oleh kubu Wahidin-Andhika. Tetapi isu ini kemudian melemah “energinya” sebagai amunisi politik untuk mendegradasi kubu Wahidin-Andhika setelah merebak dan masifnya kasus penistaan agama oleh Ahok yang menghentak dan membangkitkan emosi sosio-politik warga Banten. Dalam konteks ini, orang Banten dengan simpel melihat koneksitas kolegial Ahok dengan Rano sebagai sama-sama cagub yang diusung oleh PDIP.
Ketidak-efektifan sebetulnya juga terjadi pada isu PKI yang dengan gencar dihembuskan oleh pendukung kubu Wahidin-Andhika untuk menyerang kubu Rano-Embay. Terlebih setelah KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI) mengklarifikasi dengan lugas, bahwa ayahanda Rano adalah aktifis Lesbumi (ormas di bawah NU), bukan Lekra sebagaimana sering dituduhkan sejumlah pihak di kubu Wahidin-Andhika. Bahwa kemudian sebagian warga Banten tetap mengalihkan dukungan dari Rano-Embay kepada Wahidin-Andhika, saya kira lebih karena fakta yang tidak dapat dibantah, bahwa di tubuh PDIP memang ada kader keturunan PKI. Bukan karena percaya bahwa Rano adalah keturunan PKI atau PDIP itu identik dengan PKI. Bukan.
Jadi, kekalahan (sementara) Rano-Embay, sekali lagi tampaknya memang lebih dipengaruhi oleh kelakuan Ahok, koleganya di PDIP, ketimbang faktor-faktor lain. Tentu saja sebuah riset yang lebih cermat dan akurat perlu dilakukan untuk menguji hipotesa awal ini. “Ahok Effect”, demikian orang melabelkan faktor kekelahan ini pada Rano-Embay.
Penulis adalah Agus Sutisna, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), STIE La Tansa Mashiro Rangkasbitung
