Tangerang – Usai memenangkan gugatan dengan Alfamart, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Mustolih Siradj digugat balik oleh Alfamart karena merasa bukan badan publik.
Kasus sengketa informasi antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) atau Alfamart dengan konsumennya, Mustolih Siradj bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Tangerang.
Pihak Alfamart merasa perusahaannya adalah perusahaan publik, bukan badan publik. Sedangkan putusan dalam sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) Alfamart diputuskan sebagai badan publik.
Kasus ini berawal dari aduan Mustolih ke KIP. Mustolih menilai, Alfamart tak transparan mengelola uang milik konsumen untuk kegiatan sosial.
“Penyelenggara sumbangan dimana pun harus transparan dan akuntabel, apalagi jumlahnya milyaran. Kalau Alfa tidak mau transparan hentikan permintaan sumbangan ke konsumen,” ujar Mustolih Siradj kepada Banten Hits melalui pesan WhatsApp, Selasa (20/2/2017).
Usai dilakukan sidang berbulan-bulan, Majelis Hakim KIP memutuskan Alfamart harus membuka dana himpunan uang kembalian konsumen.
“Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memang disebutkan bahwa lembaga yang menerima sumbangan masyarakat, termasuk dalam kriteria badan publik,” ujarnya.
Bahkan, dalam putusannya, Majelis menilai Alfamart menggabungkan laporan CSR (corporate social responsibility) dengan laporan penghimpunan sumbangan konsumen ini.
“Pemisahan laporan ini sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,” jelas Mustolih.
Dengan gugatan ini, Mustolih mengatakan akan menghadapinya.
“Saya mengalir saja, akan saya hadapi gugatan mereka,” tegasnya.(Zie)
