Tangsel – Praktik pungli dinilai tak sesuai dengan upaya pemerintah yang tengah semangat melakukan upaya reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, saat mengukuhkan Tim Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli, di Aula Lantai 4 Balai Kota, Kecamatan Ciputat, Selasa (28/2/2017).
“Pungli terjadi karena rendahnya kesadaran dan integritas birokrasi terhadap prinsip pelayanan publik serta lemahnya pelaksanaan sistem pengendalian internal,” papar Airin.
Pembentukan Saber Pungli ucap Airin merupakan upaya mendukung program pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungliu yang banyak terjadi di sektor pelayanan publik.
“Selama kurang lebih 5 tahun, ada beberapa hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemkot Tangsel, yakni terkait dengan peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan sarana dan prasarana, sistem dan mekanisme serta peningkatan Sumber Daya Manusia,” ujarnya.
Sesuai dengan visi dan misi Tangsel tahun 2016–2021 diharapkan, kolaborasi antar semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan unsur lainnya dapat menyelesaikan persoalan, terutama terkait peningkatan pelayanan publik.
“Untuk mengawasi kinerja para SKPD dalam hal pelayanan publik, maka pemerintah akan segera meresmikan aplikasi “Siaran Tangsel”. Aplikasi ini akan kita launching pada 6 Maret 2017,” kata Airin.
Pembentukan Satgas Saber Pungli melibatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangsel, kepolisian, Denpom Jaya 1/Tng, kejari, dan akademisi.(Nda)
