Pandeglang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menganggarkan pembelian Kendaraan Dinas (Randis) sebesar 21,4 miliyar. Selian Randis, anggaran biaya makan minum (mamin) dinilai fantastis mencapai Rp 26,8 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 3 miliar dari tahun sebelumnya Rp 23,6 miliar.
Dua pos belanja di daerah yang dipimpin Irna-Tanto itu, selain mendapatkan sorotan dari aktivis Pandeglang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pun angkat bicara.
BACA JUGA : Aktivis Soroti Anggaran Randis dan Mamin Pemkab Pandeglang yang Fantastis
Fraksi PKB meminta kepada Pemkab Pandeglang untuk meninjau ulang dua pos anggaran tersebut, karena PemKab perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Ketua Fraksi PKB DPRD Pandeglang Andri Yoga Permana mengungkapan, sebagai bentuk protes atas rencana tersebut, pihaknya telah mengintruksikan kepada tiga anggota fraksi PKB yang meminjam Randis untuk mengembalikanya ke Pemkab Pandeglang. Pengembalian Randis yang dipinjam tiga anggota fraksi ini sebagai solusi kecil untuk mengurangi beban pemkab Pandeglang.
“Kita tidak perlu Randis, berikan saja kepada Pemkab atau SKPD yang membutuhkan,” tegas Andri Kepada Banten Hits (4/3/2017).
Menurut Andri, Jika semua anggota DPRD yang meminjam Randis, lalu dikembalikan ke Pemkab Pandgelang. Dengan demikaian, tidak perlu melakukan pembelian Randis baru. Sehingga, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Bayangkan jika semua anggota DPRD mengembalikan Randis, berapa banyak yang terkumpul. Sehingga, Pemkab tidak perlu membeli Randis lagi. Dan anggaran untuk Pembelian Randis tahun ini bisa kita gunakan untuk pembangunan infrasrtuktur yang selama ini dirindukan masyarakat,” paparnya.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi PKB lainya, Kumaedi mengatakan, dalam waktu dekat Fraksi PKB akan menggelar rapat internal sebagai bentuk kekecewaan Fraksi PKB ke Pemkab Pandgelang soal rencana pembelian Randis tanpa terlebih dulu melakukan musyawarah dan meminta pandagan kepada wakil rakyat tersebut.
“Dalam waktu dekat ini (musyawarahnya), protes kepada bupati yang telah gegabah tanpa musyawarah dan meminta pandangan dengan dewan,” cetus Kumaedi.
“ini hanya Fraksi PKB saja, (Fraksi) yang lainya kami tidak tahu, apa mau mengikuti jejak kami atau tidak. Itu terserah mereka yang jelas PKB akan menggelar musyawarah dalam waktu dekat,” tambah Wakil Ketua Komisi III ini.(Ep)
