Connect with us

METROPOLITAN

Dewan Minta Satpol PP Tutup Indomaret di Kolelet Pandeglang

Published

on

Pandeglang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menolak keberadaan minimarket Indomaret di Kampung Kadumula, Desa Kolelet, Kecamatan Picung.

Wakil rakyat menyarankan kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) tidak mengeluarkan izin dan meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menutup waralaba tersebut.

“Saya dan teman-teman Komisi I sudah menolak dan menyarankan kepada BPMPPTSP untuk tidak mengeluarkan izin dan meminta Satpol PP menutupnya,” terang Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatSApp kepada Banten Hits, Minggu (5/2/2017).

Habibi pun merespon baik terkait rencana Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Picung yang akan melayangkan surat audiensi ke komisinya.

BACA :  Polisi Limpahkan Kasus Penyalur Miras ke PN Rangkasbitung

“Ya pasti kita akan tanggapai siapapun yang mau audenesi. Silahkan layangkan surat permohonan audensi itu,” imbuhnya.

Bagi waralaba yang akan mendirikan bangunan dan untuk mendapatkan persetujuan dari warga, lanjut Politisi Golkar ini, siapapun bisa  membuat persetujuan, terpenting para pedagang kecil disekitar lokasi pendirian waralaba.

“Siapapun boleh menyetujui sekitar waralaba. Mau itu petani, wiraswasta dan yang lainnya, yang paling penting pedagang kecil dipinta persetujuan diwilayah itu,” jelasnya. 

Sementara itu, terkait pernyataan sebelumnya ada dugaan manipulasi tandatangan dan KTP Warga untuk memuluskan proses perizinan pendirian waralaba di Desa Kolelet tersebut.  Ketua KNPI Picung Agus Stiyana menjelaskan, pihak Indomaret tidak menempuh musyawarah dengan warga, terutama pedagang kecil di lingkungan pendirian waralaba.

BACA :  Manajer PLN Malingping Lebak Diminta Mundur

BACA JUGA: Pendirian Indomaret di Kolelet Pandeglang Manipulasi Tanda Tangan Warga?

“Tidak memperhatikan kondisivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah sekitar dan tidak ada rekomendasi dari DPRD karena pendirianya masih mengacu pada Perda yang lama yaitu Nomor 12 Tahun 2010, tentang pendirian waralaba, pasar modern, dan pusat perbelanjaan,” jelasnya.(Ep)

 



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler