Pandeglang – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pandeglang menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (6/3/2017).
Kedatangan para kepala desa untuk menyampaikan merasa keberatan atas keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang No. 6 tahun 2017 tentang pengalokasian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai mengintervensi otonomi desa.
Ketua Apdesi Kabupaten Pandeglang Uhadi mengungkapkan, jika penggunaan DD dan ADD selalu di intervensi terutama mengharuskan membli motor roda tiga, maka desa tidak dapat menjalankan program desa dengan baik dan keluar dari desa tertinggal.
“10 program bupati seakan-akan mengintervensi otonomi desa dan terlalu memberatkan kami disuruh beli motor roda tiga. Jika untuk di perkotaan mungkin itu akan berguna, tapi jika untuk desa yang ada di pelosok buat apa, itu engga bakalan kepakai,” cetus Uhadi.
Menurutnya, keluarnya Perbup tersebut menjadi gaduh di internal pemerintah desa, karena setiap desa setalah Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPes) disetiap desa sudah terbentuk.
Sedangan acuan yang pakai para kepala desa dalam menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa 2017.
“Jadi, pembangunan desa harus skala prioritas disesuaikan berdasarkan karakter desa, karena setiap pembangunan di desa tidak akan sama,” katanya.(Ep)
