Dalam banyak segi Pilgub Banten 2017 yang baru saja tuntas itu kurang lebih idem ditto dengan pilkada serentak di daerah manapun. Misalnya bahwa dimana-mana, para paslon, terutama yang diusung oleh koalisi besar dan secara matematis berada di atas angin, terlebih lagi petahana yang dinilai punya prestasi dan diperkirakan bakal mendapat kepercayaan rakyat untuk meneruskan kepemimpinannya, biasanya “dirubung” oleh banyak sekali elemen pemodal yang menginvestasikan saham politiknya untuk mendukung pemenangan sang kandidat. Saham itu bisa berupa pikiran (konsep dan strategi), tenaga, sekedar sorak-sorai penggembira pesta, atau logistik dan finansial.
Selain sah-sah saja, fenomena itu tentu juga sangat bisa difahami dalam sebuah kontestasi. Apalagi pilkada merupakan kontestasi untuk merebut kekuasaan politik, dengan kuasa dan otoritas mana kelak, hampir semua urusan bisa diatur sedemikian rupa. Mulai dengan cara yang legal-otoritatif (sah, resmi dan benar secara prosedural), legal-manipulatif (sah secara prosedural tetapi didesain dengan penuh tendensi dan manipulasi, mendekati abuse of power), hingga ke cara yang paling vulgar dan melawan hukum : koruptif, kolutif dan nepotistik. Natur kekuasaan memang demikian adanya.
Dalam catatan saya, kedua paslon pada Pilgub Banten 2017 kemarin juga tidak luput dari fenomena tersebut. Selain tentu saja disupport oleh deretan elit dan petinggi partai, masing-masing kubu juga didukung oleh komponen-komponen non-partai yang lazim disebut sebagai relawan. Mereka berasal dari kalangan pengusaha, jawara, akademisi, jurnalis, aktifis, pimpinan ormas, bahkan para kyai. Baik kyai pemilik pesantren dan jama’ah yang melimpah maupun kyai yang hanya mengandalkan sedikit hafalan dalil, piawai berceramah dan/atau ormas keagamaan dimana namanya tercantum sebagai pengurus.
Tidak ada makan siang gratis
Jika fenomena itu sah dan lumrah, lantas apa masalah menarik dan pentingnya didiskusikan ? Ada satu pameo populer dalam belantara politik praktis, entah siapa yang pertama kali mempromosikan pameo ini. There’s no lunch free. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Artinya dalam arena politik praktis setiap dukungan, apapun bentuknya; setiap kerja dan kontribusi, apapun wujudnya; setiap bantuan, apalagi berupa finansial dan logistik, pada umumnya (jika tidak selalu) akan dimaksudkan sebagai semacam “investasi” yang kelak harus menguntungkan pihak pemberi. Tanpa bermaksud menegasikan keberadaan orang-orang yang ikhlas berjuang untuk mendorong perubahan dan perbaikan melalui dukungan atas paslon tertentu, dalam politik praktis, perbuatan dan kerja-kerja nir-pamrih itu sukar ditemukan. Ketika ia dikemukakan secara verbal sukar dipercaya.
Dalam pengertian yang paling sekular, pragmatik dan realistik, politik itu seperti pernah dikemukakan Harold D. Laswell, adalah persoalan who gets what, when and how, siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Tentu saja, dengan menggunakan perspektif moralitas atau idealitas dalil ini mestinya tak harus digunakan. Tetapi faktanya memang sukar dihindari. Sukar menemukan orang atau pihak yang memberikan dukungan finansial dan logistik kepada paslon gubernur-wakil gubernur tertentu, di manapun, yang di dalam pikirannya tak membayangkan : jika jagoannya terpilih kelak, saya akan meminta fasilitas kebijakan, proyek atau apapun namanya yang sejenis itu.
Bertolak dari pikiran dan fakta-fakta terurai diatas, pasca pelantikan gubernur-wakil gubernur terpilih nanti, sebuah fenomena klasik, siklis alias berdaur ulang, potensial akan muncul. Yakni hadirnya para pemburu rente (rent seekers) yang kemarin merasa sudah menanam investasi politik bagi pemenangan paslon terpilih di sekitar pendopo gubernur-wakil gubernur. Mereka bisa berasal dari lingkungan birokrasi, yang kemarin diam-diam menjadi timses siluman atau bermain di dua kaki; elit partai politik, para bandar dan pemodal dari dunia usaha, tokoh masyarakat, akademisi, jurnalis atau aktifis yang kemarin mengidentifikasi diri dalam barisan relawan.
Jika gubernur-wakil gubernur terpilih tidak memiliki komitmen, keberanian dan ketegasan untuk mengendalikan nafsu-nafsu rentenya, terlebih lagi jika justru diberikan ruang dan kesempatan, mereka akan berburu berbagai fasilitas kebijakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau rombongannya. Mulai dari urusan pengisian pos-pos jabatan di lingkungan pemerintahan hingga ke masalah proyek-proyek pembangunan yang bakal dioperasikan oleh pemerintahan baru. Ini tentu harus diwaspadai, bukan saja oleh gubernur-wakil gubernur baru, tetapi juga oleh masyarakat luas, agar mereka tak tumbuh dan beranak pinak, kemudian menjadi bandit-bandit yang merongrong wibawa gubernur-wakil gubernur, merampok hak-hak rakyat sekaligus merusak tatakelola kepemerintahan yang baik dan konsolidasi demokrasi yang sedang terus diikhtiarkan demi kebaikan bersama masyarakat Banten.
Sejarah kelam masa kepemimpinan Gubernur Ratu Atut yang berakhir di penjara KPK harus benar-benar jadi pelajaran dan diambil saripati hikmahnya terutama oleh gubernur dan wakil gubernur baru nanti. Bahwa perbuatan melawan hukum yang bernama korupsi yang dilakukan Ratu Atut tempo hari itu boleh jadi bukan semata-mata karena rendahnya integritas, melainkan juga karena adanya berbagai “desakan dan permintaan” halus dari para bandit yang seliweran di sekitar pendopo yang sudah sedemikian sistemik dan menjadi kultur kolektif, dan karenanya menjadi sukar ditolak.
Ironisnya, ketika patron mereka (bisa gubernur, bupati atau walikota) celaka dan mendekam di penjara, para bandit itu tetap survive. Kemudian melalui perhelatan demokrasi yang bernama pilkada langsung, diam-diam atau terang-terangan mereka sibuk mencari bakal patron baru yang akan menerima mandat rakyat untuk kembali berkuasa. Dengan kepintaran dan kelicikannya, bandit-bandit politik memang bisa hidup di segala zaman.
Penulis adalah Agus Sutisna, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan STIE La Tansa Mashiro Rangkasbitung
