Tangerang – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang lepas tangan terkait transportasi berbasis online. Bahkan, menyerahkan pembuatan regulasi tersebut kepada masing-masing pemerintah daerah.
“Saya belum lihat regulasinya seperti apa, yang jelas saya berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat bertanggung jawab atas kasus ini, jangan sampai mereka lepas tanggung jawab dan menyerahkan persoalan ini kepada daerah, karena itu kan melibatkan banyak pihak,” kata Kadishub Kota Tangerang, Syaiful Rohman, Senin (13/3/2017).
Menurutnya, pusat sebagai pembuat kebijakan harusnya menindaklanjuti persoalan transportasi online yang mengakibatkan bentrok dengan angkot di Kota Tangerang, Rabu (8/3) lalu.
“Saya khawatir akan ada permasalahan kedepannya kalau diserahkan begitu saja ke daerah. Harusnya Pemerintah Pusat membicarakannya dulu dengan daerah, berkoordinasilah begitu, jangan langsung mengeluarkan kebijakan begitu saja,” jelas Syaiful.
Saeful juga meminta, jika regulasi ojek online diserahkan kepada daerah, maka pihaknya juga meminta regulasi angkot diserahkan juga kepada daerah.
“Masalah regulasi diserahkan ke daerah, harus semuanya juga diserahkan termasuk dengan angkot, jangan hanya ojek online saja,” tandasnya.(Zie)
