Pandeglang – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pandeglang menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (6/3/2017).
Kedatangan para kepala desa untuk menyampaikan merasa keberatan atas keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang No. 6 tahun 2017 tentang pengalokasian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai mengintervensi otonomi desa.
BACA JUGA: Apdesi Sebut 10 Program Bupati Unggulan Pandeglang Intervensi Otonomi Desa
Menaggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita membantah mengintervensi pemerintah desa. Menurut Irna dikeluarkan Perbup tersebut supaya tidak ada lagi kepala desa yang bermain main dalam penggunaan anggaran desa.
Sebelum dikeluarkan Perbup tersebut, Irna mengaku, terlebih dulu konsultasi dengan Kementerian Desa.
“Saya membuat perbup itu melakukan konsultasi dulu ke kementrian terkait, agar (penggunaan anggaran desa) sesuai dengan harapan Pak presiden harus menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045,” terang Irna, Rabu (15/3/2017)..
Irna berjanji akan mengawal anggaran desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Saya tidak akan main – main sekarang, uang APBN dan APBD saya akan kawal. Kepala desa yang tidak nurut, silahkan saja pasti akan bermasalah dengan hukum di kemudian hari,” tandasnya.(Ep)
