Serang – Berbagai kasus dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, tak terkecuali TKI asal Banten. Kasus yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengiriman secara ilegal, bekerja di negara konflik, penyekapan oleh majikan, tak menerima gaji maupun putus komunikasi dengan keluarga selama bertahun-tahun.
“Di Banten, banyak kasus yang dihadapi TKI, dan itu terbengkalai. Salah satunya, TKI yang sudah hampir 20 tahun tidak pulang-pulang, tidak ada komunikasi atau mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Ini pemerintah terkesan tidak mau tahu. Ini kita laporkan kasus-kasusnya biar pemerintah juga tahu,” kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten, Maftuh Hafi saat menemui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten, Jumat (17/3/2017).
Hafi pun mempertanyakan peran Disnaker terhadap pengawasan dan upaya memberikan perlindungan kapada para TKI. Pria yang juga pernah bekerja di Arab Saudi ini meminta Pemprov Banten melakukan monitoring dan memberikan pelatihan kepada para calon TKI yang akan berangkat.
“Agar para calon TKI ini merasa aman dan nyaman serta mempunyai skill yang mumpuni nantinya,” ujarnya.
Kabid Pengupahan Jaminan Sosial Karna Wijaya mewakili Kabid Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri mengaku, pengawasan menjadi kewenangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
“Mereka yang lebih berwenang menangani itu,” ucap Karna.
Meski demikian, ia berharap SBMI bisa bersinergi dengan pemerintah untuk ikut memantau TKI asal banten yang berada di luar negeri.(Nda)
