Tangerang – Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang menggelar hearing dengan sejumlah aktivis Jaringan Anak Rakyat (JANKR), Senin (20/3/2017). JANKR sebelumnya mengadukan dugaan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pakuhaji dan reklamasi di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.
Hearing digelar di ruang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Naziel Fikri. Hadir perwakilan aktivis, Ketua JANKR Darma, Koordinator Aksi JANKR Usup Supandi, dan sejumlah aktivis lainnya.
“Kami melaporkan dugaan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian da pelanggaran izin reklamasi pantai utara,” terang Darma, di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.
Sebelum digelar hearing dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang, JANKR telah melayangkan surat kepada Bupati Tangerag Ahmed Zaki Iskandar yang isinya mendesak supaya Bupati Tangerang konsisten dan protektif menegakan hukum yang melanggar tata ruang dan wilayah dalam alh fungsi lahan pertanian, lahan basah, serta kegiatan reklamasi lahan perikanan dan pantai.
“Harapan kami terhadap penegak aturan dan hukum untuk menegakkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil,” terang Darma.
“Dari data dan temuan kami, telah terjadi alih fungsi lahan pertanian irigasi, lahan basah dan teknis secara sistematis di wilayah Kecamatan Pakuhaji yang meliputi Desa Laksana, Desa Kali Baru, Desa Kramat, Desa Buaran Bambu, Desa Kohod, dan Desa Kiara Payung. Juga di Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Naziel Fikri kepada Banten Hits mengatakan, pihaknya meminta JANKR melengkapi aduan yang mereka sampaikan dengan data dan dokumen yang konkret.
“Yang namanya aduan kita terima. Kemudian kita minta mohon dilampirkan data-data yang konkret. Yang jelas akan kita tindak lanjuti,” jelas Naziel.(Ep)
