Connect with us

METROPOLITAN

Kota dan Kabupaten Serang Saling Klaim atas Kepemilikan Pulau Pamujan

Published

on

Serang – Nama Pulau Pamujan saat ini terdengar familear belakangan ini di masyarakat. Ini menyusul maraknya pemberitaan media masa tentang Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang, yang kini sibuk saling mengklaim soal kepemilikan wilayah pulau tersebut. 

Berawal dari Dinas Pendapatan Daerah (DPD)Kota Serang yang mengeluarkan SPPT atas nama seseorang asal Kecamatan Kasemen Kota Serang, yang menyatakan seluruh warga di pulau ini merupakan wajib pajak.

Sementara Pemkab  Serang yang sama mengakui kepemilikanya, rupanya telah memiliki investor yang berencana mengembangkan pulau tersebut menjadi kawasan pariwisata.

Selain pulau Pamujan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengisyaratkan keengganannya untuk menyerahkan aset‎ di depan Alun-alun Barat Kota Serang, tepatnya di jalan veteran kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

BACA :  Aktivitas Ekonomi Rakyat Terhenti, Wahidin Minta Bupati - Wali Kota di Tanah Jawara Lakukan Percepatan Vaksinasi COVID-19

BACA JUGA: Pemkab Serang Enggan Serahkan Aset, Jaman: Hak Kita Jangan Diambil

Pasalnya, daerah yang dipimpin Tatu Chasanah tersebut berencana akan membangun Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) baru di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Sementara puspemkab yang lama diwacanakan akan dijadikan museum.

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengagendakan pertemuan dengan pihak ketiga perihal kepengurusan izin pengembangan pulau itu. 

“Sebelumnya sempat terjadi miss -administrasi di mana calon pengembang malah mengurus izin ke Pemerintah Kota Serang, akibatnya kepengurusan izin tersebut terpaksa tertunda. Sebab calon pengembang menunggu kepastian kepemilikan wilayah pulau tersebut. Pada akhirnya Pulau Pamujan dipastikan berada di bawah wilayah Kabupaten Serang, setelah adanya surat pentapan dari Gubernur Banten,” ujar pandji kepada awak media, Kamis (23/3/2017).

BACA :  Pemkab Lebak Usulkan Bantuan Truk Serbaguna ke Kemensos, Buat Apa?

Pandji sendiri belum ingin mempublikasikan perusahaan mana yang berminat mengembangkan sektor pariwisata di pulau tersebut. Namun pihak pemkab sudah memerintahkan pihak Dinas Pariwisata untuk memanggil pihak perusahaan untuk mengurus perijinan.

“Yang tadinya kawasan yang mati, kawasan yang marjinal, ada orang yang peduli yang mau menghidupkan menjadi kekuatan ekonomi dengan membangun infrastruktur pariwisata, sudah saya perintahkan kepada dinas pariwisata, untuk memanggil pihak perusahaan untuk mengurus ijin itu,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan  miss adminstrasi dengan Pemerintah Kota Serang. Pandji memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang untuk berkoordinasi dengan Dispenda Kota Serang.

“Jangan sampai di bilang kita ada konflik  dengan kota serang itu tidak benar, pemerintah kota serang kan lahir dari kabupaten,” pungkasnya.

BACA :  Pembunuhan Direncanakan di Pesisir Binuangeun, Satu Mayat dalam Karung masih Keluarga Pelaku Ini

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Amanudin Toha, mengaku pihaknya bersama Pemerintah Kota Serang, tengah berupaya membangun aturan tentang garis wilayah di Pulau Pamijan.

“Tidak peduli upaya ini akan dibilang bentuk invtervensi, kami akan tetap berupaya,” kata Aminudin Toha. 

Menurutnya, kejadian Pulau Pamijan merupakan pelajaran yang perlu diserap Pemkot Serang dalam mengurus asetnya. 

“Ke depan tidak bisa begini. Pemerintah Kota Serang, harus lebih peka terhadap asetnya,” ujarnya. 

Diketahui, Pulau Pamijan tediri dari dua pulau. Yakni Pulau Pamudjan Kecil seluas 7.000 meter dan Pamujan Besar (Pulau Tiga) seluas 20.000 meter yang masuk wilayah Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.(Ep)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler