Connect with us

METROPOLITAN

Bantah Campur Tangan Urusan Desa, DPMPD Pandeglang Sebut Pjs Kades Kewenangan Camat

Published

on

Pandeglang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang membantah jika Surat Edaran bernomor 141/180-DPMPD/2017 tentang Pergantian Pjs Kepala Desa (Kades) adalah bentuk campur tangan pemerintah kabupaten terhadap otonomi desa.

Kepala DPMPD Pandeglang Taufik Hidayat saat dihubungi menegaskan, surat edaran tersebut sudah sesuai dengan Permendagri dan Permendes.

“Intervensi dari kabupaten itu tetap melakukan bimbingan dan pembinaan. Kegiatan yang dilakukan desa harus berkaitan dengan kabupaten, aturannya kan seperti itu,” kata Taufik, Rabu (12/4/2017)

BACA JUGA: Demo Kantor DPMPD Pandeglang, Massa Desak Cabut Surat Edaran Terkait Pergantian Pjs Kades

Terkait dengan penggantian Pjs Kades, Taufik menerangkan, bahwa Pjs Kades menjadi kewenangan camat untuk menentukan. Taufik meyakini, camat lebih tahu orang yang tepat menjadi Pjs di desa tersebut.

BACA :  Warga Kebingungan Sembuhkan Keluarga yang Alami Gangguan Jiwa

“Kami cuma memenuhi keinginan camat, karena mereka yang punya kewenangan,” kilahnya.

Soal tuntutan warga yang meminta Pjs adalah sekdes, hal itu sulit dipenuhi.

“Ibu bupati sudah melakukan evaluasi terkait kinerja sekdes yang diangkat jadi PNS lalu jadi Pjs Kades, lalu ada masalah pada ADD dan DD. Maka dibuat kebijakan untuk tidak memperbolehkan sekdes PNS menjadi Pjs,” paparnya.(Nda)



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler