Connect with us

METROPOLITAN

Respons KPK Saat Ditanya Kasus Pasar Babakan dan Peserta Pilgub Banten Terlibat Korupsi Atut

Published

on

Tangerang – Satuan Tugas Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi pencegahan korupsi bersama unsur pimpinan daerah di Kota Tangerang, Rabu (12/4/2017). Dalam acara ini KPK mengapresiasi komitmen pejabat eksekutif dan legislatif di Kota Tangerang mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui upaya pencegahan korupsi.

 

BACA JUGA: KPK Apresiasi Upaya Pemkot Tangerang Cegah Korupsi

Seusai acara, Kepala Satuan Tugas Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Rahmat Suwandha yang hadir sebagai narasumber mengatakan, kehadiran KPK di Kota Tangerang dalam sosialisasi tersebut terkait program pencegahan korupsi.

Pernyataan itu ditegaskan Asep Rahmat ketika wartawan bertanya soal penanganan kasus dugaan korupsi Pasar Babakan dan tindak lanjut pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo tentang peserta Pilgub Banten 2017 yang terlibat korupsi Ratu Atut Chosiyah.

“Saya gak bicara kasus ya di sini. Please. (Kehadiran KPK di acara ini) pencegahan (korupsi). Saya gak bicara kasus. Saya gak tahu. Kalau pun saya tahu, saya gak akan (bicara),” terang Asep Rahmat.

BACA :  Angkot Ngetem, Bundaran Ciceri sampai Lampu Merah Warung Pojok Macet!

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo dalam acara launching buku “Jihad NU Melawan Korupsi” di kantor PWNU Banten November 2016 lalu mengatakan, KPK mengendus ada peserta Pilkada Banten 2017 terlibat kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah. Agus berjanji akan membuka keterlibatan peserta Pilkada Banten dalam korupsi Atut setelah perhelatan Pilkada Banten selesai digelar.

Seperti diketahui, Pilkada Banten 2017 diikuti dua pasang calon, yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarief. KPU Banten telah menetapkan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai pemenang Pilkada Banten 2017 setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief.

Dalam sidang dugaan korupsi alat kesehatan Banten di Tipikor Jakarta dengan terdakwa Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana, disebutkan 2,5 persen dari setiap paket alat kesehatan di Banten dialokasikan untuk operasional Andika Hazrumy, anak Ratu Atut yang saat itu menjabat Anggota DPD RI.

BACA :  Pemkab Izinkan Warga Berwisata ke Pandeglang saat Pandemi Corona; Berdalih Selamatkan Ekonomi

Selain Andika, Rano Karno juga disebut mendapatkan aliran dana dari proyek alat kesehatan yang dikorupsi Ratu Atut dan Wawan. Rano telah membantah keterangan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dalam sidang tersebut.

BACA JUGA: Menunggu Janji Ketua KPK Membuka Peserta Pilkada Banten yang Terlibat Korupsi Atut

Selain soal keterlibatan peserta Pilkada Banten 2017 dalam korupsi Ratu Atut, pada Januari 2017 Aliansi Masyarakat Kota Tangerang (Almakota) melaporkan dugaan korupsi pemanfaatan lahan negara milik Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang menjadi Pasar Babakan, Kota Tangerang ke KPK. Dalam laporannya, Almakota menyebut, Wahidin Halim yang saat itu menjabat Wali Kota Tangerang diduga mendapatkan gratifikasi dari pengelola Pasar Babakan.

BACA :  OTT KPK di PN Tangerang Jaring Hakim, Panitera sampai Pengacara

Sebelum dilaporkan ke KPK, kasus Pasar Babakan telah diselidiki Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tangerang sejak November 2016 menyusul pelaporan Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa. Kasi Pidsus Kejari Tangerang Firdaus berjanji akan segera menuntaskan kasus Pasar Babakan untuk kepastian hukum.

BACA JUGA: Kejari Tangerang Janji Tuntaskan Kasus Pasar Babakan

“Kita akan selesaikan segera. Penegakan hukum harus ada kepastian hukum. Jika ada dan ditemukan adanya peristiwa hukum akan ditingkatkan ke penyidikan. Jika tidak akan kami hentikan,” kata Firdaus melalui pesan singkat ke Banten Hits, Kamis (6/4/2017) pagi.

Meski namanya kerap disebut dalam dugaan korupsi pemanfaatan lahan negara di Pasar Babakan, Wahidin Halim belum memberikan keterangan resmi. Saat kasus ini dilaporkan Almakota ke KPK, di salah satu koran lokal di Tangerang, Wahidin menyebut pelaporan Almakota sebagai praktik politik kotor.(Rus)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler