Pandeglang – Bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk kabupaten/kota segera cair. Hal ini setelah terbitnya SK Gubernur Banten Nomor 978/Kep. 137-Huk/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) yang Bersifat Khusus kepada kabupaten atau kota se-Provinsi Banten TA 2017.
Untuk Kabupaten Pandeglang, Pemprov Banten mengucurkan bantuan keuangan sebesar Rp90 Miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk 19 bidang pekerjaan di sejumlah SKPD, diantarnya dindik, PUPR, DPKPP, LH, Bappeda, BPKD, dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Setengah dari bantuan keuangan yang diterima Pemkab Pandeglang atau sebesar Rp45,7 Miliar dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, pihaknya tengah melakukan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beberapa SKPD penerima bantuan keuangan yang diperuntukan untuk beberapa bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan beras sejahtra (rastra)
“Seharusnya di hari Senin, akan tetapi kaerna sebagian besar pegawai ikut pawai taaruf MTQ jadi prosesnya dimulai hari ini sampai Jumat (21/4),” kata Ramadani, Selasa (18/4/2017).
Setelah asistensi RKA selesai, maka akan dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang tahun 2017. Ditarget, pada awal Mei pencairan bisa diajukan.
“Mudah-mudahan akhir April ini asistensi bisa selesai, agar awal Mei bisa dilakukan proses penyerapan. Karena setelah asistensi selesai, akan dilakukan perubahan penjabaran APBD, setelah itu baru diajukan ke provinsi untuk dicairkan. Proses pencairan akan memakan waktu satu minggu setelah dilakukan pengajuan,” paparnya.
Meski tergolong lambat, namun pihaknya berharap agar SKPD penerima bantuan segera menyelesaikan RKA agar pengerjaan dapat dilaksanakan tak lama setelah proses pengajuan pencairan. Mengingat, ada sejumlah pekerjaan yang harus melalui lelang.
“Kami berharap setelah perubahan penjabaran ditandatangani, kami akan kumpul lagi untuk membahas. Ada beberapa kegiatan yang besarannya harus lelang. Kalau lelang dimulai awal Mei, kan harus menyusun perencanaan baru lelang konstruksi. Maka kami dorong agar tepat waktu,” tambahnya.
Selain pembangunan dan peningkatan jalan, alokasi Bankeu yang tergolong besar juga diperuntukan bagi peningkatan jalan lingkungan senilai Rp10.6 Miliar dan rehabilitasi gedung sekolah SD Rp13.8 Miliar.
“Saat ini SKPD sedang membuat RKA, nanti kami asistensi, dirunut dari standar satuan harga dan standar satuan belanja, sesuai tidak dengan keputusan bupati. Lalu peruntukkannya sesuai tidak dengan prioritas juklak juknis pergub,” jelasnya.
Pj Sekda Pandeglang Ferry Hasanudin mengatakan, pihaknya menekankan terhadap instansi yang mengelola infrastruktur jalan agar alokasi yang diberikan terencana dan tepat sasaran
“Memang infrastruktur butuh penanganan. Maka kami akan beri penekanan karena banyak jalan yang rusak di Pandeglang,” tuturnya.
“Di bankeu, ada alokasi untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan yang lain juga 10 persen. Insya Allah akan terkejar. Makanya 9 dinas penerima akan saya kumpulkan untuk diberi penekanan penyusunan perencanaan,” tutupnya.(Nda)
