Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 secara serentak akan digelar di 171 daerah di Indonesia. Terkait hal itu, Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (25/4/2017).
Dilansir detik.com, KPU menyebut, untuk kebutuhan anggaran pilkada serentak 2018 mendatang mencapai Rp11,3 Triliun. Namun, jumlah itu bisa saja berubah.
“Itu rekap yang kita minta dari 171 daerah yang sudah masuk ke kita. Masih dalam pembahasan dengan pemda masing-masing, jadi bisa saja disetujui semua, tapi bisa juga dikoreksi,” kata Ketua KPU Arief Budiman.
Arief menjelaskan, besarnya usulan anggaran tersebut dikarenakan daerah yang akan menyelenggarakan hajat demokrasi tahun depan merupakan daerah dengan jumlah pemilih besar. Berbeda dengan pilkada pada tahun 2015 yang wilayahnya tidak terlalu luas.
“Pilkada 2018 daerah-daerahnya cukup besar. Geografisnya sulit, lalu jumlah pemilihnya banyak. Pembiayaannya tentu lebih besar dibanding yang lain. Sekarang itu ada Papua, Sumur, Jatim, Jateng, Sumsel,” urai Arief.
Besaran anggaran tersebut lanjut Arief tak akan membebankan APBN. Pasalnya, dana berasal dari APBD.
“Bukan anggaran nasional tapi anggaran APBD, maka mereka lah yang bernegoisasi. Tidak ada anggaran dari pusat, tapi di Undang-undang memungkinkan, akan tetapi sejauh ini belum ada. Jadi ini usulan dari anggaran daerah,” paparnya.
Arief kembali menegaskan jika Rp11,3 Triliun merupakan usulan.
“Persetujuannya mungkin di bawah itu. Cuma kita tanya semua ini, kamu usul berapa dan skema pencairannya bagaimana. Kita tanya semua, dan belum ada yang ditandatangani sama sekali,” jelasnya.
Pilkada serentak tahun 2018 akan digelar di 171 daerah diantaranya, 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Empat daerah diantaranya berada di Provinsi Banten yakni, Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak.(Nda)
