Pandeglang – Puluhan sopir angkutan umum jenis Colt Diesel atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai angkutan PS mendesak pemerintah mencabut izin trayek Bus Damri di wilayah Pandeglang.
BACA JUGA: Sopir Angkutan Umum di Pandeglang Desak Trayek Damri Dicabut
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banten, Emus Mustagfirin mengaku, aspirasi sopir angkutan umum mendesak damri tak lagi beroperasi di Pandeglang sudah sering kali disampaikan.
“Bus Damri ada karena permintaan masyarakat dan beroperasi ke Pandeglang Selatan sebagai printis. Lalu, setelah ada trayek ke wilayah itu secara aturan damri harus balik kanan,” kata Emus, Kamis (27/4/2017).
Audiensi antara pengusaha PS, dengan dinas perhubungan (dishub) dan damri untuk membahas hal tersebut pernah dilakukan menyusul adanya penambahan armada di wilayah Pandeglang, Banten.
“Kita buat kesepakatan bersama. Intinya dari lima armada yang ada damri tidak lagi boleh menambah,” ucapnya.
Namun kata Emus, damri justru melanggar surat kesepakatan bersama tersebut dengan menambah jumlah armada.
“Waktu kita tanya, mereka (damri-red) mengelak bahwa itu peremajaan. Tapi, pengusaha angkutan PS yakin jika armada bertambah,” ujarnya.
“Tinggal lihat saja nanti bagaimana kondisi di lapangan. Benar atau tidak ada penambahan,” tambahnya.
Sementara itu, Kadishub Pandeglang Tata Nanzariadi meminta waktu kepada para pengusaha untuk mengkaji keberadaan bus damri.
“Saya minta waktu satu minggu. Kalau benar ada penambahan, kita cabut dan tidak lagi beroprasi di Pandeglang. Tapi, kalau benar itu hanya peremajaan kita serahkan kepada yang punya kebijakan,” pungkasnya.(Nda)
