Serang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten mulai menggodok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2017-2022. Enam poin dibahas melalui forum konsultasi publik yang digelar di Horizon Forbis Hotel, Serang, Kamis (4/5/2017).
Diantaranya, visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2017-2022 Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy, rumusan isu-isu strategis Provinsi Banten , strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, program prioritas pembangunan dan rumusan indikator kinerja utama Provinsi Banten.
“Rumusan-rumusan itu akan jadi subtansi yang akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahun (RPJMD) yang juga akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022,” kata Sekda Banten Ranta Soeharta.
Forum konsultasi publik RPJMD merupakan awal dari rangkaian proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam rangka penyusunan RPJMD.
“Kami ingin membangun persamaan persepsi dan mendapatkan masukan-masukan dari publik sebagai bahan pengkayaan materi penyusunan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022,” ujarnya.
Ranta melanjutkanm, proses penajaman kembali akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya yaitu Musrenbang RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 yang dijadwalkan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.
Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan berharap, konsultasi publik melahirkan keselarasan antara rancangan teknokratis RPJMD tahun 2017-2022 yang telah disusun Bappeda dengan visi-misi gubernur terpilih yang muatannya terdiri dari isu strategis, program prioritas dan fokus pembangunan Banten lima tahun kedepan.
“Koreksian, masukan, sumbangsih pemikiran dan saran dari peserta merupakan bahan untuk penyempurnaan RPJMD Banten lima tahun ke depan. Nantinya disahkan dalam bentuk perda,” terang Nata.
Nata juga mempersilahkan kepada Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy untuk intervensi perencanaan tahun 2018 agar sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan, dan para kepala perangkat daerah siap melakukan koordinasi dengan Pemprov Banten.
“Dokumen RPJMD 2017-2022 ini sangat penting dan strategis, karena pada saat yang bersamaan menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan RKPD banten tahun 2018 yang saat ini sedang disusun,” tutur Nata.
Sementara itu, Wahidin Halim mengaku siap menjalankan beberapa program unggulan, baik di bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan program lainnya.
Pada bidang kesehatan misalnya, mantan wali kota Tangerang ini akan terlebih dahulu mendata penduduk Banten yang dinilai layak mendapatkan program pelayanan kesehatan.
“Kita data dulu, berapa banyak yang tidak dapat BPJS, berapa pasien miskin, berapa rumah sakit yang tersedia, mungkin tahun depan efektifnya,” ucapnya.
Forum konsultasi publik RPJMD Provinsi Banten juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), unsur Forkompida Banten, dan perwakilan kepala daerah se-Banten.(Nda)
