Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pemerintah memutuskan memberikan jaminan kepada sejumlah proyek di tujuh daerah, salah satunya Kota Tangerang.
Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Pemerintah pun dituntut menggunakan beberapa alternatif pendanaan.
Salah satunya, mengunakan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan (KPBU).
“Menurut tim Kemenkeu, daerah-daerah ini memiliki proyek yang memang sudah ada pendekatan dan pembicaraan, sehingga proyeknya bisa dipercepat,” kata Sri Mulyani, Jumat (12/5)
Proyek infrastruktur yang dijamin Kemenkeu, diantaranya Light Rail Transit (LRT) Surabaya, LRT Bandung, jalan tol di Makassar, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pekanbaru.
Pemerintah kata Sri, mendorong agar pembangunan proyek di tujuh daerah tersebut mengunakan skema KPBU. Biaya pembangunan infrastruktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp4.700 Triliun. Namun hanya 33 persen atau sekitar Rp1.551 Triliun berasal dari pemerintah.
Adapun 25 persennya atau Rp1.175 Triliun berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sisanya sebesar 42 persen atau Rp1.974 Triliun berasal dari swasta.
Hal tersebut diharapkan, penjaminan dari pemerintah dapat mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang sudah dipilih, sehingga tujuh daerah ini bisa terus berkembang secara ekonomi.
Wali Kota Tangerang mengatakan, daerah didorong untuk melakukan percepatan pembangunan dengan skema KPBU, dan Kemenkeu akan membantu memfasilitasi, pendampingan dan sebagainya, sehingga infrastruktur di Kota Tangerang seperti penyediaan air bersih yang menjadi prioritas The Sustainable Development Goals (SDGs) dan pembangunan transportasi massal bisa segera dirasakan oleh masyarakat dan bisa mengatasi permasalahan kota metropolitan.
Proses pembiayaan, penjaminan dan sebagainya akan didukung pemerintah pusat. Misalnya, Kota Tangerang butuh banyak jembatan, di mana pemerintah tidak bisa membantu, diupayakan dengan KPBU. Swasta investasi dan dicicil setiap tahun.
“Jadi, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada dengan melakukan inovasi dalam hal pembiayaan, sehingga tidak sepenuhnya membebani APBN dan APBD. Dengan begitu, tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, pembangunan kualitas SDM pun turut tumbuh sering sejalan,” terangnya.(Humas Pemkot Tangerang)
