Lebak – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lebak, menilai kinerja DPRD Lebak dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) tidak pro terhadap rakyat.
“DPRD hanya menghasilkan perda yang makzul, juga tidak jeli mengawasi eksekutif dalam pelaksanaan perda yang ditetapkan,” kata Hamid koordinator aksi di depan gedung DPRD Lebak, Rabu (17/5/2017).
Mahasiswa menilai, DPRD telah gagal menjalankan tiga fungsinya, sehingga perlu adanya evaluasi dan peningkatan kinerja yang dilakukan masing-masing anggota dewan.
“Kami meminta DPRD Lebak untuk merevisi Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah,” pintanya.
Hamid mengatakan, DPRD juga perlu meningkatkan pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah, dan Perda Nomor 14 tahun 2013 tentang Wajib Mengaji.
“Harus ditingkatkan fungsi controlling, budgetting dan legislasinya agar pro terhadap masyarakat Lebak. Hasilkanlah perda yang lebih produktif dengan mendasarkan pada kepentingan publik,” tutupnya.(Zie)
