Lebak – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lebak diberi nilai B oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
BACA JUGA: Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemkab Lebak Dapat Nilai B
“Saya menginginkan pengelolaan lebih maksimal agar penilaian menjadi BB atau bahkan A,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat pra evaluasi SAKIP bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea, di Aula Multatuli Gedung Setda Lebak, Jumat (2/6/17).
Iti mengatakan, Pemkab Lebak terus meminta pendampingan dari kementerian untuk meluruskan pandangan dan pemahaman tentang sasaran indikator dan perjanjian kinerja yang saat ini masih berorientasi pada output menjadi outcome.
“Pra evaluasi SAKIP ini wajib diikuti oleh seluruh kepala dan jajaran perangkat daerah untuk berkomitmen meningkatkan akuntabilitas kinerja agar terwujudnya good governent dan clean governance,” terang Iti.
BACA JUGA: Ini Penyebab SAKIP Pemkot Tangerang, Serang dan Pandeglang Buruk
Masing-masing OPD harus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berkomitmen dalam menunjang visi-misi bupati dan wakil bupati agar terdapat keselarasan antara program setiap perangkat daerah dengan visi-misi tersebut dengan menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran.
“Itu semua harus ditunjang dan dibantu oleh OPD,” jelasnya.
Penilaian SAKIP bukan merupakan kompetisi, namun hal itu sebagai bentuk motivasi menghindari pemborosan anggaran disertai meningkatkan pelayanan publik dan fokus terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Tidak cukup hanya kerja saja, tapi harus berkinerja,” kata Ronald mengingatkan.
Menindaklanjuti PP No. 60 tahun 2008 dan Perpres No.29 29 tahun 2014, Kemenpan telah melakukan pembinaan kepada seluruh instansi pemerintah.
Pemborosan yang terjadi pada instansi pemerintah dapat dicegah jika implementasi SAKIP diterapkan secara konsisten sejak awal perencanaan dan penganggaran.
“Implementasi SAKIP akan mengarahkan penganggaran berbasis outcome,” imbuhnya.(Nda)
