Lebak – Sejumlah peserta lelang proyek Ruang Kelas Baru (RKB) pada Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten melayangkan surat sanggahan.
Keberatan kontraktor terkait dengan panitia lelang yang dituding berlaku curang. Pasalnya, pada tahap lelang ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan, seperti undangan masa pembuktian kualifikasi yang tidak dilaksanakan sesuai jadwal lelang.
Kemudian, penyedia jasa yang kembali diminta untuk mengupload ulang oleh ULP. Padahal, tahapan selanjutnya adalah pembuktian kualifikasi, sehingga dinilai tidak mungkin jadwal lelang kembali ke tahapan semula.
“Apa karena posisi kita teratas pada lelang tersebut? Kami heran dengan ULP dindik. Masa kami diminta upload ulang, terpaksa kami kirimkan surat sanggahan untuk meminta penjelasan kedua hal itu,” kata Direktur CV Banten Purnama, Mustopa, kepada awak media, Rabu (6/9/2017).
Pada lelang RKB SMKN 1 Sobang Lebak, Mustopa menilai panitia lelang sudah keluar dari aturan karena tidak mengacu pada Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya.
“Sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan yang harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel,” jelasnya.
Dindik Banten juga dinilai melanggar etika pengadaan barang dan jasa yang salah satu bunyinya menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
“Untuk itu kami layangkan sanggahan yang ditujukan kepada pokja 0675-DPK unit layanan pengadaan Provinsi Banten dengan nomor surat 002/SGH-BP/Vlll/2017,” bebernya.
Hal senada dikatakan Direktur CV Liesdia Cipta Karya, Liesdiana yang mengaku pada proses lelang RKB SMKN 5 Pandeglang tidak diberikan hak sebagai peserta lelang.
“Saya ikut lelang RKB SMAN 5 Pandeglang, tapi kok panitia sepertinya berlaku diskriminatif. Makanya saya kirimkan juga surat sanggahan,” tandasnya.(Nda)
