Connect with us

METROPOLITAN

Paripurna DPRD Pandeglang Molor karena Bahas BUMDes

Published

on

Pandeglang – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Jumat (29/9/2017) molor. Rapat yang seharusnya sudah dimulai pada pukula 19.30 baru dilaksanakan sekitar pukul 21.50 WIB.

BACA JUGA: Digelar Malam Hari, Paripurna Raperda Perubahan APBD TA 2017 Pandeglang Molor

Rupanya, molornya paripurna disebabkan anggota dewan terlebih dahulu harus mengkaji terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui badan musyawarah (bamus).

“Ada PT. Bumdes Nusantara dan harus dikaji melalui rapat bamus. Lumayan agar anggaran ke tiap-tiap desa bisa bertambah,” kata Humaedi dari Fraksi PKB.

BUMDes memang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Dikutip dari beritasatu.com, Sabtu (22/4/2017), Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo membentuk holding BUMDes yakni PT Mitra BUMDes Nusantara.

BACA :  "Megawati" Tewas Diduga Dibunuh Dekat Sekolah

BACA JUGA: Penerapan BUMDes di Lebak Belum Maksimal

Kehadiran PT Mitra BUMDes diharapkan seluruh BUMDes di seluruh Indoensia mendapat pendampingan dan program-program pemerintah bisa disalurkan ke PT Mitra BUMDes. Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu kabupaten di Banten yang menjadi pilot project. Dua kabupaten lainnya adalah Tangerang dan Serang.

Eko mengatakan, jika diakomodir dengan baik, BUMDes akan menjadi perusahaan setara kelas internasional. Dari jumlah 74.910 desa yangjika terbentuk 70.000 BUMDes dan diasumsikan setiap desa mempunyai profit Rp1 miliar per tahun, maka total profit yang dimiliki BUMDes adalah Rp70 triliun per tahun.(Nda)



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler