Cilegon – Pemerintah daerah (pemda) Kota Cilegon, masih kebingungan mencari formula untuk mengatur ojek online. Menteri Perhubungan telah menginstruksikan agar pemda membuat aturan, untuk mengatur keberadaan ojek online, agar tidak terjadi gejolak.
Pemkot Cilegon masih kebingungan untuk mengaturnya. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi mengakui dengan beroperasinya ojek online dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengemudi opang saja, namun sudah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kita tidak pernah tau, makhluk jenis apa Gojek (jenis ojek online) itu? mereka masuk ke Cilegon, datang ga diundang, pulang ga diantar (jelangkung). Apa izin yang mereka pegang kita tidak pernah tau,” ujarnya.
BACA JUGA : Tolak Ojek Online, Puluhan Opang Datangi Kantor Wali Kota Cilegon
Ia menambahkan dalam hal ini Pemkot Cilegon suit melakukan pengawasan dan penertiban, pasalnya saat ini belum terdapat dasar regulasi yang mengatur keberadaan ojek online.
“Yang pasti, mereka (ojek online) itu tidak termasuk dalam moda angkutan umum. Lalu apa yang mau kita atur, aturannya juga tidak ada,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan tukang ojek pangkalan (Opang) berunjuk rasa di halaman Balai Kota Cilegon, Jalan Jend. Sudirman, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Selasa (10/10/2017). Kedatangan puluhan tukang ojek tersebut untuk menyampaikan keluhan terkait, persoalan semakin maraknya ojek online yang beroperasi di Kota Cilegon yang dirasa sangat merugikan penghasilan mereka.(Zie)
