Pandeglang – Bupati Pandeglang kembali menegaskan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) dilarang memungut dana dari para calon kepala desa (cakades). Hal itu dikatakan Irna saat mengetahui ada para cakades yang harus menyetor uang Rp2,5 juta kepada panitia desa.
“Banyak ya berita-berita enggak bagus. Ini yang mana lagi, pungutan lagi? Jadi ibu sudah sampaikan kepada Asda I, itu ide dari mana? Sangat menyesatkan, tidak boleh para calon diminta,” sesal Irna, Selasa (17/10/2017).
BACA JUGA: Calon Kades di Pandeglang Dipungut Rp2,5 Juta
Irna memastikan, alokasi anggaran sudah mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan pilkades di masing-masing desa. Seharusnya, panitia tidak lagi memungut.
“Cukup lah. Pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, ada tim monev dari kabupaten, kecamatan, kepolisian dan TNI,” terangnya.
Terkait dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) soal larangan pungutan, Irna meminta menegaskan kepada para camat agar melakukan pendekatan kepada panitia.
BACA JUGA: Panitia Pilkades Koranji Benarkan Calon Setor Duit, Tapi Bukan Pungutan
“Ya memang ini lebih kepada pendekatan, saya rasa tinggal runinngnya saja, harusnya para camat bisa mengeksekusi itu. Jadi sudah clear ya tidak boleh ada pungutan,” tutupnya.(Nda)
