Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) dalam memerangi praktik illegal fishing. Sebagai salah satu aset kelautan, kuantitas maupun kualitas ikan perlu dijaga dari penangkapan yang dilakukan secara ilegal.
BACA JUGA: Ditpolair Polda Banten Tangkap Pemasok Bahan Peledak Bom Ikan
“Walaupun alat tangkap nelayan kita baik dan ramah lingkungan, tapi kalau ikan habis dicuri, apa yang mau mereka (nelayan-red) tangkap?” kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, saat penyerahan bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan dari KKP, di Pelabuhan Karangantu, Serang, Kamis (2/11/2017).
Menurutnya, persoalan kelautan dan perikanan bukan hanya menyangkut investasi, produktivitas maupun promosi. Kata dia, dimensi kelautan dan perikanan bukan hanya sekedar ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Maka, diperlukan regulasi kebijakan pengelolaan sumber daya agar semua dimensi tersebut bisa disentuh.
BACA JUGA: KKP Salurkan 325 Paket Alat Tangkap Ikan kepada Nelayan di Banten
Andika mengaku, larangan penggunaan alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan guna menghindari penangkapan ikan yang justru merusak kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut.
“Cantrang dan pukat dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4-12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring pukat juga akan menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan. Ini menyebabkan menurunnya roduksi ikan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pemprov Banten Dorong Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Pesisir
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, penggunaan alat tangkap yang dilarang hanya sekitar 4,75 persen dari jumlah alat tangkap yang beroperasi di Banten.
“Tetapi, produktivitas alat tangkap itu mencapai 16 persen dari total produksi perikanan di Banten. Kita berharapa, dengan bantuan alat tangkap ramah lingkungan ini turut mempengaruhi produksi dan ketersediaan ikan di Banten,” tutupnya.(Nda)
