Connect with us

METROPOLITAN

Bupati Tatu: Laporkan kalau Aparatur Pemerintah Lakukan Pungli

Published

on

Serang – Pungutan liar (pungli) bukan hanya berbicara soal kerugian negara, akan tetapi terkait dengan perilaku yang tidak jujur yang seharusnya diberantas. Sebagai pelayan publik, aparatur pemerintah sudah seharusnya memberikan pelayanan optimal tanpa imbalan apapun.

 

“Satgas saber pungli bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur dan membangun sistem pencegahan, pemberantasan, koordinasi, dan pembinaan,” kata Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, seusai mengukuhkan satgas saber pungli, di pendopo Serang, Senin (6/11/2017).

BACA JUGA: Kena OTT, PNS Kota Serang Terancam Dipecat

Tatu menjelaskan, pungli dilakukan oleh oknum penyelenggara negara. Baik dalam proses pembuatan KTP, sertifikat, dan perizinan.

“Saya minta masyarakat bisa berperan aktif, laporkan kepada satgas kalau ada oknum aparatur pemerintah daerah yang melakukan pungli,” pintanya.

BACA :  Golkar Banten Panaskan Mesin Politik untuk 2024; Airlangga Presiden, Andika Gubernur

Tatu juga menginstruksikan kepada jajaran Pemkab Serang untuk mensosialisasi program saber pungli, serta mematuhi sistem dan prosedur.

“Keterpaduan koordinasi dan kerja sama semua pihak diharapkan dapat berjalan efektif dan pembinaan oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan,” jelasnya.

BACA JUGA: Pegawai Terlibat Pungli, Irna: Gampang, Tinggal Pecat!

Ketua Satgas Saber Pungli Heri Ageng menjelaskan, tim saber pungli terdiri darai 50 orang dari unsur polisi, kejaksaan, dan  perwakilan OPD. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 terdapat empat kelompok kerja (pokja) pencegahan, penyelidikan, penindakan, dan yustisi.

“Kita akan konsolidasi dan melaksanakan fungsi empat pokja itu. Ketika menemukan pelanggaran, langsung kita rekomendasikan tindakan sesuai proses hukum yang berlaku,” katanya.(Nda)

BACA :  Lagi, Bangunan Sekolah di Kabupaten Lebak Ambruk



Terpopuler