Cilegon – Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) Cilegon mendorong Bareskrim Mabes Polri mengusut kasus dugaan surat palsu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Karena laporan ini datang dari warga, saya kira pasti disertai bukti yang cukup sehingga polisi mempunyai alasan untuk meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Ini tentu menjadi sebuah fakta hukum dan bukan rekayasa,” kata Ketua LMP Cilegon, Tatang Tarmizi, saat dihubungi melalui handphonennya, Kamis (9/11/2017).
BACA JUGA: Peserta Pilgub Banten 2017 Terendus KPK Terlibat Korupsi Atut
Untuk itu kata Tatang, Polri wajib menindaklanjuti kasus tersebut.
“Harus kita ingat, bahwa pimpinan KPK juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kalau memang terbukti bersalah yang harus diproses karena supremasi hukum harus kita dukungan dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa tidak ada yang kebal hukum,” paparnya.
Ia berharap agar kasus ini tidak ditarik-tarik ke dalam ranah politik yang dikhawatirkan membuat kepastian hukum menjadi rancu dan tidak jelas.
Dugaan surat palsu pimpinan KPK ini dilaporkan kuasa hukum Setya Novanto dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
BACA JUGA: HMI Lebak: Proses Hukum Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Dilansir dari kompas.com, surat yang dimaksud adalah surat pencegahan ke luar negeri atas Setya Novanto yang diterbitkan setelah adanya putusan praperadilan yang dimenangkan Novanto kaitan penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP.
“Laporan berdasarkan LP nomor LP/1028/IX/2017/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017 atas nama pelapor Sandi Kurniawan selaku kuasa hukum Setya Novanto,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/11/2017).(Nda)
