Serang – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy bersama PWNU Banten melakukan pembahasan lanjutan terkait rencana penerapan akhlakul karimah dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Banten, Senin (13/11/2017). Wacana penerapan akhlakul karimah bisa diterapkan dalam tata kelola pemerintahan sebelumnya disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim.
BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di Banten Belum Maksimal, ICW: Butuh Komitmen Kepala Daerah
Andika mengatakan, Banten sebagai daerah religius, memiliki pejabat dengan sifat akhlakul karimah sangat penting diwujudkan. Ia mendorong upaya perumusan mekanisme tersebut dilakukan oleh ormas Islam di Banten.
“Ini kan sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur, makanya sekarang kita bahas lebih lanjut,” ujarnya,
Andika meyakini, penerapan akhlakul karimah dalam tata kelola pemerintahan akan mampu menekan perilaku koruptif yang selama ini menjadi citra negatif Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau sudah akhlakul karimah, pejabat akan punya sifat amanah terhadap pekerjaan dan jabatannya, sehingga menjadi malu untuk melakukan korupsi,” tutur putra sulung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini.
BACA JUGA: Rakor Pimpinan Daerah, KPK Minta Komitmen Pemda di Banten Cegah Korupsi
Sementara itu, Ketua II PWNU Banten Toha Sobirin berharap, penerapan akhlakul karimah dalam tata kelola Pemrov Banten bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan ASN yang dapat dipercaya.
“Ini tentu saja bisa diwujudkan jika mekanisme perekrutan ASN dan pejabatnya dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang bisa menyaring ASN yang memiliki sifat yang benar dan dapat dipercaya,” jelasnya.
BACA JUGA: Waspadai Jual Beli Jabatan di Banten, ICW: Potensinya Tetap Ada
Misalnya sambung Toha, pada tataran yang paling dasar dapat terlihat dari penempatan pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya.
“Nah ini yang sedang kami berusaha rumuskan bersama teman-teman ormas Islam lain,” imbuhnya.(Nda)
