Serang – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 8 kabupaten/kota telah ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim. Upah minimum terlampir dalam lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017.
Dari besaran upah miniumum yang diputuskan, Kota Cilegon paling tertinggi. Upah minimum di kota baja tersebut Rp3.622.214. Sedangkan, upah minimum terendah adalah Kabupaten Lebak yakni Rp2.312.384. Berikut besaran UMK 8 kabupaten/kota di Banten:
1. Kabupaten Pandeglang Rp2.353.549,14
2. Kabupaten Lebak Rp2.312.384
3. Kota Serang Rp3.116.275
4. Kota Cilegon Rp3.622.214
5. Kabupaten Tangerang Rp3.555.834
6. Kota Tangerang Rp3.582.076
7. Kota Tangerang Selatan Rp3.555.834
8. Kabupaten Serang Rp3.542.713
Namun, keputusan upah minimum yang diputuskan Wahidin Halim tersebut dinilai tidak mempertimbangkan rekomendasi bupati/wali kota. Para buruh kecewa dan akan menggelar demo besar-besaran di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
“Tentu saja kami kecewa. Kami sebelumnya menaruh harapan kepada beliau memberikan yang terbaik untuk kaum buruh,” kata Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Ahmad Saukani, saat ditemui Senin (20/11/2017).
Saukani menilai, Wahidin Halim seharusnya tidak mengenyampingkan rekomendasi dari 8 kepala daerah.
“Notabenya sebagai pemimpin baru bisa memberikan nuansa yang baru, tidak kaku. Kami sangat kecewa dengan keputusan ini. Ini membuktikan bahwa daerah tidak punya keleluasaan menggunakan hak otonomi daerahnya,” jelasnya.
Rencana aksi unjuk rasa yang akan mengerahkan massa lebih besar untuk mendesak gubernur merevisi keputusannya.
“Harapan kita tentu ada revisi. Kita akan konsolidasi seluruh federasi, karena kalau ini lolos artinya satu tahun buruh akan bergantung dengan SK itu,” pungkasnya.(Nda)
