Lebak – Usulan agar pemerintah memiliki menteri khusus bidang pondok pesantren (ponpes) dinilai belum tepat. Dengan dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) dirasa akan lebih baik bagi pesantren.
“Saya kira belum saatnya, cukup dengan apa yang ada hari ini saja,” kata Sekretaris Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Lebak, Ade Bujhaeremi saat dihubungi Banten Hits, Jumat (24/11/2017).
Tidak setujunya usulan tentang menteri khusus bidang pesantren tersebut mengingat saat ini pesantren terdiri dari pesantren tradisional (salafi) dan modern.
“Pesantren modern terdapat sekolah di bawah naungan Kemendikbud,” katanya.
Dikutip dari kompas.com, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, sudah saatnya Indonesia memiliki menteri khusus bidang pesantren.
“Jumlah pesantren sudah lebih dari 20.000, tetapi tidak dianggap lembaga pendidikan, tidak dapat raskin, tidak dapat bantuan operasional sekolah, tidak pernah dapat slot APBD dan APBN,” kata Said dalam sambutannya di Munas NU X, di Mataram, Kamis (23/11/2017).(Nda)
