Connect with us

METROPOLITAN

Aparatur Desa Seluruh Indonesia Tunjuk Yusril Ihza Mahendra Sebagai Kuasa Hukum

Published

on

Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi langkah persatuan kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan proses hukum.(Banten Hits/Yogi Triandono)

Tangerang – Persatuan Aparat Desa Nusantara (Parade Nusantara), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan PPDI melakukan penandatanganan pemberian kuasa hukum kepada Yusril Ihza Mahendra, Jum’at (5/1/2018) di Gedung Ex-BNP2TKI, Jalan Marsekal Suryadharma, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso mengatakan, pihaknya ingin kepala desa di Indonesia untuk mendapatkan haknya dalam berpolitik. Pasalnya, selama ini kebebasan politik kepala desa dan aparat desa dikekang.

“Selama ini kepala desa selalu dibayang-bayangi dengan pengawasan berbagai lembaga negara maupun lembaga adhock mengenai dana desa, kami setuju, asal tidak dikriminalisasi haknya untuk berpolitik pun dikekang, jika ingin menjadi calon legislatif (Caleg) pun harus mengundurkan diri, padahal Bupati dan Wali Kota jika ingin menjadi Gubernur cukup cuti,” ujarnya.

Untuk itu, ia telah meminta Yusril Ihza Mahendra untuk dapat menjadi kuasa hukum atas pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung dan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Kita percaya bahwa Pak Yusril bisa membela hak-hak kepala desa, beliau tidak minta dibayar, beliau tidak butuh bayaran, kepala desa yang datang pun datang dengan sukarela karena ini mengenai masa depan kepala desa nantinya,” tuturnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi langkah persatuan kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan proses hukum pula.

“Menyambut gembira yang Digagas asosiasi kepala desa, agar dalam menyelesaikan masalah dengan cara hukum, damai, karena saya yakin hukum bisa menyelesaikan masalah dengan beradab,” ungkap Yusril.

Ia pun akan segera mengajukan yudicial review ke Mahkamah Agung perihal Kepala Desa yang ingin menjadi calon legislatif agar tidak harus mengundurkan diri. Pasalnya, kepala desa bukan merupakan tiga Golongan yang diatur dalam Undang-undang untuk mengundurkan diri.

“Kita lakukan hal yang paling memungkinkan dulu yaitu pengajuan yudicial review ke MA, dimana kepala desa bukan merupakan ASN, PNS, maupun TNI/Polri yang harus mengundurkan diri, tetapi KPU mengharuskan itu, jadi yang akan kita uji materi itu dulu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, terdapat tiga poin gugatan yang akan diajukan yakni PLT Kepala Desa dapat dijabat oleh Kepala Desa sebelumnya dan tidak harus PNS dari Kecamatan, Kepala Desa dapat menjadi Pengurus Partai Politik, dan jika Kepala Desa ingin mencalonkan diri sebagai calon DPR cukup cuti dibawah tanggungan negara.(Zie)

Trending