Pandeglang – Kendaraan dinas yang berada dalam pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pandeglang, menunggak pajak hingga Rp 700 juta. Fakta ini tentu kontraproduktif karena pemerintah saat ini tengah gencar memungut pajak dari warganya.
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban memastikan April 2018 tunggakan kendaraan dinas akan segera dilunasi. Meski menurutnya, kendaraan dinas yang tidak membayar pajak jumlahnya tidak begitu banyak, namun tetap pemerintah daerah harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Minimal April sudah selesai semua. Kalau laporan dari SKPD dulu banyak kendaraan dinas yang hilang jejak, tapi sekarang sudah ditemukan lagi,” kata Tanto, Senin (29/1/2018).
Dijelaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang Ramadhani, tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Pandeglang ini disebabkan kelalaian pengelola kendaraan dinas di SKPD. Dia memastikan, 2018 ini sisa tunggakan pajak akan segera diselesaikan menggunakan APBD 2018.
“Kendalanya hanya karena lalai saja. Pengurus barang tidak koordinasi dengan bendahara pengeluaran. Mau enggak mau 2018 ini harus selesai. Masa kita biarkan bertumpuk,” jelasnya.
Ramadhani merinci, tunggakan pajak kendaraan dinas selama kurun 2016-2017 mencapai Rp 700 juta. Hingga 2018 ini, tunggakan tersebut masih belum lunas, padahal setiap tahunnya pembayaran pajak kendaraan tersebut sudah disiapkan di masing-masing SKPD.
Menurut Ramadhani, tunggakan pajak kendaraan dinas sebagian telah dibayar menggunakan dana dalam APBD Perubahan 2017. Sisa tunggakan pajak yang belum terbayar hingga saat ini sebesar Rp 300 juta.
“Yang paling gede (tunggakan) di dinas kesehatan sekitar Rp 200 juta. Semua SKPD punya tunggakan pajak, padahal itu sudah dianggarkan, nama kegiatannya juga ada,” keluhnya.(Rus)
