Cilegon – Ratusan armada antar kota (angkot) di Kota Cilegon mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di susul mogok operasi, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan daerah terkait adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan pengemudi angkot di Kota Cilegon.
Informasi yang berhasil dihimpun, aksi yang akan diikut sekitar 200 angkot tersebut dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Selasa (6/2/2018) besok. Dengan tuntutan antara lain maraknya taksi online yang berada di kota Cilegon.
“Kita menuntut empat hal yang saat ini merugikan angkot. Pertama adanya taksi online yang berdampak pada kita. Kedua, ojek online yang juga turut mengurangi pendapatan kita. Ketiga, Masalah pembagian trayek angkot yang tidak jelas, ini masalah lama yang belum terselesaikan. Keempat, adanya bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang masuk dalam kota dan mengambil penumpang dalam kota,” kata Rahman salah seorang sopir angkot, Senin (5/2/2018).
Rahman mengatakan, dipilihnya DPRD kita Cilegon sebagai lokasi aksi unjuk rasa bertujuan agar aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para sopir dapat di dengar langsung dan mendapatkan sebuah solusi yang diberikan oleh para anggota wakil rakyat.
“Masalah pengaturan trayek ini masalah lama, angkot dari Serang dari Anyer masuk Cilegon bebas. Tapi, kan kita tidak bisa menindak makanya kami minta ke Dishub Cilegon untuk menindak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon Andi Affandi mengatakan, adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108/2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, membuat pihaknya belum bisa melakukan penindakan.
“Terkait angkutan online, saat ini kita belum bisa berbuat banyak. Baik untuk penindakan maupun sosialisasi, karena memang belum ada komunikasi dari pihak taksi online ke kita,” tandasnya.(Zie)
