Serang – Pemerintah Provinsi Banten menargetkan program berobat gratis menggunakan KTP yang dijadikan program andalan pasangan Waidin Halim-Andika Hazrumy saat kampanye bisa dilaksanakan 2018 ini.
Pemprov Banten mengaku Peraturan Gubernur (Pergub) Banten mengenai pembiayaan berobat gratis menggunakan KTP telah rampung. Bahkan, Pemprov Banten juga mengaku akan bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan rumah sakit lainnya. Sehingga pembiayaan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin di Banten sudah berlaku efektif.
Namun, ternyata program berobat gratis dengan KTP itu tak bisa diwujudkan. Pasalnya, berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam siaran pers yang diterbitkan Selasa (6/2/2018), mengatakan, saat ini pihaknya tengah menegosiasikan kemungkinan pemprov dapat melakukan pembayaran biaya berobat warga miskinnya berbasis layanan pengobatan yang dipakai.
“Jadi kalau gak berobat ya kita gak bayar. (Program ini) beda dengan mekanisme BPJS yang normal yang mengharuskan semua peserta membayar premi sejak awal,” kata Andika.
Dikatakan Andika, pilihan itu ditawarkan dengan tujuan agar terjadi efesiensi anggaran, di mana Pemprov Banten tidak perlu membayar premi bulanan semua warga miskin yang akan didaftarkan enjadi peserta BPJS.
Menurut Andika, meski anggaran untuk membayari premi seluruh warga miskin yang belum tercover BPJS itu tersedia, namun jika bisa dilakukan langkah-langkah efesiensi, maka hal tersebut lebih baik.
“Kita sanggup bayar premi 2 juta warga miskin kita yang belum ter-cover BPJS, tapi kan kalo bisa efesiensi kan anggarannya bisa digunakan untuk dialokasikan ke yang lain,” ujarnya.
Terkait opsi tersebut, lebih lanjut, Andika mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim sedang melaakukan konsultasi ke Sekretaris Kabinet di pemerintah pusat.
“Doakan saja mudah-mudahan keinginan kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata bisa terwujud,” imbuhnya.(Rus)
