Connect with us

METROPOLITAN

Saran Pattiro ke WH-Andika soal Program Kesehatan Gratis

Published

on

ibu miskin penderita tumor perut di Serang

Erah alias Untini (44), seorang ibu penderita tumor perut di Kampung Cigomok, Desa Padasuka, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, hanya dibiarkan terbaring di rumahnya karena tak mampu membiayai pengobatan.(Dok.Banten Hits)

Serang – Program berobat gratis yang dijadikan program andalan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mendulang suara saat kampanye 2016 lalu, tak bisa diwujudkan karena berbenturan dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang sudah berjalan sejak 2014.

BACA JUGA: Tak Mampu Berobat, Ibu Pengidap Tumor di Serang Butuh Uluran Tangan

Melalui siaran pers yang diterima Banten Hits, Sabtu (10/2/2018), Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten Ari Setiawan menyarankan Pemprov Banten tidak harus berusaha heroik dengan menawarkan program yang kemungkinan besar rumit dilakukan.

BACA :  Bupati Lebak: SKPD Jangan Takut Kalau Ada Wartawan

Pemprov Banten harusnya memaksimalkan program JKN, karena pada dasarnya sama-sama ingin memberikan proteksi mendekatkan layanan kepada masyarakat saat ingin mendapatkan layanan kesehatan.

BACA JUGA: Pattiro ke WH-Andika soal Berobat Gratis: Tak Usah Heroik, Maksimalkan JKN!

Lagi pula, kata Ari, ada agenda strategis universal health coverage (UHC) dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional, yang implementasinya harus tuntas sampai dengan level daerah tingkat Kabupaten/Kota dengan baik, yang salah satu intruksinya dalam Inpres nomor 8 Tahun 2017 adalah memberikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program JKN.

“Artinya dalam hal ini gubernur tidak memiliki keleluasaan untuk menyusun agenda baru, seperti kesehatan gratis dengan menggunakan KTP, tapi diharuskan untuk melakukan sinergi dengan agenda pusat dalam menjamin kesehatan masyarakat Indonesia melalui program JKN,” jelasnya.

BACA :  Dinyatakan Pailit, Ratusan Karyawan PT Jabagarmindo Tuntut Upah Segera Dibayarkan

“Hal ini tentunya jadi simalakama untuk gubernur. Di satu sisi harus menunaikan janji politik, namun di sisi lain harus ikut dengan agenda strategis pusat yang sudah diinstruksikan, karena jika tidak dilakukan ada dampak politik yang harus ditanggung, Gubernur/wakil gubernur bisa diberhentikan sementara atau total sebagaimana Pasal 68 UU Pemda,”sambungnya.

BACA JUGA: Miris! Bayi Hidrosefalus Hanya Dirawat di Bale Bambu

Ari melanjutkan, walaupun sebetulnya dalam agenda yang disusun oleh Gubernur dan wakil gubernur dalam RPJMD tidak di-mention secara tegas kebijakan layanan kesehatan gratis cukup dengan menggunakan KTP. Dengan begitu Pemprov dan Pemda harus memastikan program JKN berjalan dengan baik di daerah, seperti memasitikan masih ada berapa penduduk miskin yang belum masuk program JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BACA :  Ratusan Buruh Tangerang Mulai Bergerak Menuju Kantor Gubernur

BACA JUGA: Pasutri Miskin bersama Sembilan Anaknya di Serang Tinggal dengan Kotoran Kambing

“Dan berapa jumlah PBI yang tidak tepat sasaran? jumlah tersebut yang kemudian harus dijamin oleh Pemda dalam hal ini Gubernur untuk bisa masuk program JKN PBI, sehingga seluruh masyarakat banten ter-cover jaminan kesehatannya,” pungkasnya.(Rus)



Terpopuler